“Transparansi Tekan Pemburu Rente dan Politik Uang”

Jeany Hartriani
12 Juni 2017, 11:05
Faisal Basri KATADATA|Agung Samosir
Faisal Basri KATADATA|Agung Samosir

Berbagai persoalan masih membelit pengelolaan industri ekstraktif atau pertambangan di Indonesia. Mulai dari rendahnya ketaatan pembayaran pajak hingga pemburu rente yang berkeliaran. Maka, inisiatif transparansi melalui Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang diadopsi sejak 2010 diharapkan menjadi solusi persoalan tersebut. Dibukanya data pembayaran perusahaan ke negara serta penerimaan pemerintah dari industri akan menghindari praktek rente hingga mendorong pembenahan regulasi.

Namun, upaya mendorong transparansi ekstraktif di Indonesia masih berjalan lambat. Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menyatakan, perlu kepemimpinan yang kuat untuk mendorong skema EITI berjalan. Hal itu disebabkan inisiatif transparansi melibatkan berbagai pihak dan kementerian. “Presiden Jokowi harus diingatkan. Jadi tidak berhenti di level menteri koordinator saja,” ujar Faisal, anggota perwakilan masyarakat sipil di Tim Pelaksana pada awal pembentukan EITI Indonesia.

Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan transparansi di industri ekstraktif. Saat ditemui Katadata di Jakarta, pertengahan Mei lalu, Faisal menyebutkan partisipasi LSM di EITI dapat mendorong masyarakat umum lebih selektif dan tidak memilih partai yang mendapat pembiayaan dari pemburu rente tambang. “Jadi kita dari bawah membangkitkan rasa keterancaman masyarakat mengenai dampak kalau transparansi ini tidak ditegakkan,” ujarnya.

Apa permasalahan utama dalam mewujudkan transparansi?

Banyak permasalahan di industri ekstraktif, seperti pemburuan rente di sektor migas. Hal ini terjadi karena kurangnya transparansi. Ibaratnya tempat gelap, semakin banyak setannya.

Jadi kegelapan atau ketidaktransparanan itu sengaja diciptakan untuk berburu rente?

Saya tidak bilang sengaja diciptakan. Kalau tidak transparan kan gelap, setan suka di sana. Itu istiah saya waktu di Tim Tata Kelola Migas. Sama seperti akuarium kotor, kita tidak tahu ada ikan piranha memangsa ikan-ikan lain. Makanya harus kita kuras.

Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membersihkan “akuarium” ini?

Perusahaan kurang kooperatif karena belum ada tindakan, mereka cenderung dibiarkan. Itu gunanya lembaga multi stakeholder seperti EITI ini. Ada pemerintah lintas kementerian, ada civil society, akademisi, ada bisnisnya juga. Pihak industri senang kok dengan transparansi.

Selain untuk kepentingan industri, apa dampak tranparansi bagi Indonesia secara luas?

Transparansi penting karena dapat memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Industri ekstraktif yang tidak transparan melahirkan para pemburu rente. Untuk tetap bertahan, para pemburu rente ini rela membayar politisi, sehingga kontes politik diwarnai oleh permainan uang. Akibatnya, orang baik yang tidak punya duit makin tersingkir. Manfaat lain yang juga penting, tentu saja untuk meningkatkan tax ratio karena pembuktian menjadi gampang.

Terkait regulasi, apa manfaat yang bisa didapat Indonesia dari penerapan EITI?

Temuan EITI bisa jadi masukan untuk membenahi regulasi yang bermasalah bahkan membuat regulasi baru. Jadi ada masukan untuk mendorong perbaikan.

Soal kepatuhan, industri minerba cenderung lebih buruk dibanding migas.  Bagaimana ini bisa terjadi?

Industri minerba itu pelakunya ribuan, sedangkan migas lebih sedikit. Selain itu pengelolaannya juga sudah jauh lebih bagus karena menggunakan standar dunia. Perusahaan-perusahaan migas besar juga sudah ikut EITI di negara lain. Jadi bagi mereka tidak masalah sama sekali terlibat aktif di EITI Indonesia, tidak ada penolakan.

Jadi, perusahaan itu sebenarnya merasakan manfaat EITI?

Ya. Apalagi tujuan EITI bukan untuk menghukum, tapi untuk perbaikan ke depan. Dengan gagasan EITI, perusahaan wajib melaporkan berapa yang dia bayar ke pemerintah, pemerintah wajib melaporkan berapa yang diterima dari perusahaan. Kalau ada perbedaan direkonsiliasi untuk menghasilkan perbaikan di masa mendatang.

Untuk mengatasi ketidakpatuhan industri dalam memberikan laporan, ada usulan untuk melibatkan KPK. Apakah Anda setuju?

KPK itu sudah jauh melangkah, sudah lebih maju daripada EITI. Jadi KPK tidak bisa menunggu EITI yang tidak punya peta siapa saja yang tidak bayar pajak. KPK sudah melakukan kajian lebih jauh, sudah menghitung sampai ke berapa kerugian negara. Harusnya EITI jadi acuan KPK.

Berdasarkan pengalaman Anda sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, apa faktor penting dalam mewujudkan transparansi industri ekstraktif?

Leadership. Menurut saya Presiden Jokowi harus diingatkan. Jadi, inisiatif transparansi tidak berhenti di level Menteri Koordinator, karena peran yang paling besar berada di Kementerian ESDM, bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Butuh kepemimpinan yang kuat untuk menggerakkan itu semua. 

Apakah menurunnya sumbangan industri ekstraktif ke negara juga menjadi penyebab luputnya perhatian pemerintah dalam mendorong transparansi sektor ini?

Sektor migas dan tambang masih termasuk empat besar penyumbang GDP. Pertama manufaktur, lalu perdagangan dan pertanian. Karena besar, di APBN ada pos khusus yaitu penerimaan dan pajak migas.

Tapi bukankah ada penurunan sumbangan yang signifikan dari Rp 320 triliun menjadi Rp 80 triliun?

Ya tapi Rp 80 triliun itu bisa bikin kacau. Kalau 80 menjadi 40 gimana? Jadi tetap migas itu jangan tidak dianggap. Coba anda bayangkan, akibat migas kita kendor, impor minyak kita jadi naik. Ini kan berpengaruh ke balance of payment dan subsidi.

Indonesia merupakan anggota ASEAN yang pertama kali menerapkan EITI, kemudian menyusul Filipina, Myanmar, dan Papua Nugini. Sementara negara kaya SDA seperti Malaysia dan Brunei justru belum bergabung. Apakah dua negara itu tidak menganggap EITI penting?

Ya mereka tidak menganggap itu penting. Brunei misalnya, mereka negara kerajaan yang tidak menganut mekanisme transparansi pembukuan. Kita tidak akan pernah tahu berapa yang masuk buat Sultan dan keluarganya. Malaysia juga korupsinya lebih parah dari Indonesia. Praktek suap sangat lazim di sana. Thailand juga belum jadi anggota kan? Tentara banyak di sana, mereka juga bermain.

Jadi, praktek demokrasi juga berpengaruh.

Tentu saja.

Salah satu yang didorong EITi adalah membuka kontrak. Ada kekhawatiran ini didorong asing yang berkepentingan mengetahui data Indonesia.

Orang asing sebenarnya lebih tahu data kita daripada kita sendiri. Nah mereka yang anti kemudian menggunakan segala cara melakukan penolakan termasuk menuduh neolib. Padahal this is the first time in our world history dimana pemerintah, bisnis, dan civil society duduk bersama menyelesaikan masalah yang selama ini menimbulkan kecurigaan.

Kedua, yang namanya keterbukaan informasi, kontrak juga harus dibuka. Ya tidak semua harus dibuka, yang perlu dibuka itu kan untuk mengetahui berapa pendapatan dan berapa yang dibayar ke pemerintah. Pantaskah mereka membayar segitu. Jadi misalnya ada hal yang perlu dirahasiakan ya tidak ada masalah, bisa dibicarakan. Selama target bisa terpenuhi, tidak ada masalah. Toh orang pajak juga sudah tahu data sebenarnya.

Reporter: Jeany Hartriani
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait