Darurat Corona, OJK Mundurkan Batas Waktu Laporan Tahunan dan RUPS

Pelonggaran diberikan sebagai upaya menyesuaikan dengan kondisi darurat akibat virus corona di Indonesia.
Image title
18 Maret 2020, 18:11
Ilustrasi, logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK berikan kelonggaran batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bagi pelaku industri pasar modal.
Katadata | Arief Kamaludin
Ilustrasi, logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK berikan kelonggaran batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bagi pelaku industri pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bagi pelaku industri pasar modal.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo menyatakan, pelonggaran ini diberikan sebagai upaya menyesuaikan dengan kondisi darurat akibat virus corona di Indonesia.

Ia mengatakan, OJK menilai status keadaan darurat yang diperpanjang pemerintah hingga 29 Mei 2020, dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing pelaku usaha menggelar RUPS dan menyusun laporan keuangan tahunan.

Karena pertimbangan itulah, OJK kemudian memutuskan untuk memberikan perpanjangan batas waktu selama 2 bulan, dari masing-masing tenggat waktu yang sudah ditetapkan OJK.

Advertisement

Alhasil, penyampaikan laporan keuangan tahunan yang seharusnya paling lambat 30 Maret, diubah menjadi 31 Mei 2020. Sementara, penyampaikan laporan tahunan yang seharusnya paling lambat 30 April, menjadi 30 Juni 2020.

(Baca: OJK Minta Industri Keuangan Bantu Tekan Penyebaran Virus Corona)

Kemudian, pelaksanaan RUPS yang seharusnya dilakukan paling lambat 30 Juni, diubah menjadi 31 Agustus 2020. Selain itu, penyelenggaraan RUPS juga dapat dilakukan dengan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dengan menggunakan sistem elektronik RUPS (e-RUPS), yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

"Pelaksanaan RUPS dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan RUPS," kata Anto dalam rilis resminya, Rabu (18/3).

Penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan sistem e-RUPS, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang akan segera ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Suara pemegang saham, cukup diwakili oleh proxy yang disiapkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

"Dengan electronic proxy, maka pemegang saham tidak perlu hadir untuk menghindari kerumunan, dan cukup diwakili oleh proxy-nya," kata Anto.

(Baca: Bantu Sektor Terdampak Corona, OJK Relaksasi Aturan Kredit Bermasalah)

Reporter: Ihya Ulum Aldin
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait