Sri Mulyani: Penempatan Dana Pemerintah di Bank BUMN akan Diperpanjang

Pemerintah akan memperpanjang masa penempatan dana di empat bank berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Perpanjangan penempatan dana di bank BUMN akan dilakukan secara bertahap, dengan didahului evaluasi," kara Sri Mulyani, Senin (29/6).

Sebelumnya, jangka waktu penempatan dana pemerintah di empat bank BUMN ini ditetapkan selama enam bulan. Namun, Menkeu mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghendaki penempatan dana di bank BUMN diperpanjang.

Sri Mulyani menjelaskan, evaluasi penggunaan dana akan dilakukan setiap tiga bulan, di setiap bank. Melalui evaluasi, pemerintah dapat melihat kontribusi masing-masing bank BUMN dalam mendorong perekonomian nasional.

"Mekanismenya adalah revolving dengan penempatan dana tiga bulan pertama di-revolve untuk nanti enam bulan, dan seterusnya," ujarnya.

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah akan menggandeng aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(Baca: Sri Mulyani Ungkap Rencana Penggunaan Dana Pemerintah di Bank BUMN)