Periode Kedua Presiden, Jokowi Pangkas Eselon PNS Jadi Dua Tingkat

Nantinya jabatan ASN hanya berdasarkan jabatan fungsional yang menuntut keahlian dan kompetensi birokrat.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
20 Oktober 2019, 19:52
Jokowi, PNS, eselon, birokrasi.
setneg.go.id
Foto rilis resmi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Rl Ma'ruf Amin, periode 2019 s.d. 2024. Jokowi berencana memangkas struktur golongan PNS menjadi dua golongan saja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memangkas hierarki Aparatur Sipil negara (ASN) menjadi dua tingkat saja. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan rantai birokrasi yang lebih sederhana.

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI 2019-2024, Jokowi menyampaikan saat ini struktur birokrasi terlalu panjang. Nantinya jabatan ASN hanya berdasarkan jabatan fungsional yang menuntut keahlian dan kompetensi birokrat.

“Eselon I, II, III, IV, apa tidak kebanyakan,” kata Jokowi di Gedung Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10).

(Baca: Jokowi Ancam Pecat Menteri hingga PNS yang Tak Serius Kerja)

Jokowi menjelaskan dengan pemangkasan tingkat, maka prosedur kerja birokrat berpotensi lebih singkat dan berdampak pada masuknya investasi. Mantan Walikota Solo itu mengatakan maraknya kegiatan penanaman modal akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

“Harus kami lakukan besar-besaran,” kata Jokowi.  

Pemangkasan birokrasi menjadi salah satu prioritas Jokowi dalam periode dua pemerintahannya. Kepala Negara juga akan menyederhanakan regulasi dengan mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan dua Undang-undang yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

“Masing-masing UU akan menjadi Omnibus Law yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU,” kata Jokowi.

(Baca: Periode Kedua, Jokowi Akan Terbitkan Dua Undang-undang Besar)

Prioritas berikutnya adalah membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengoptimalkan kerja sama dengan industri demi membenahi kualitas manusia Indonesia. Pembangunan infrastruktur juga kembali jadi prioritas pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Nantinya proyek infrastruktur akan menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi untuk mendongkrak lapangan kerja baru.

“Serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” kata Presiden.

Kelima adalah transformasi ekonomi dari mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) menuju manufaktur dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi. “Bagi kemakmuran bangsa dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Jokowi.

 

 

 

Reporter: Rizky Alika

Video Pilihan

Artikel Terkait