Utang tersebut pun harus digunakan dengan baik agar bisa membangun aset yang berharga. Sehingga, di kemudian hari, aset tersebut bisa dijual atau disekuritisasi untuk memperoleh dana segar kembali.
Sementara itu, Rini menilai kondisi keuangan PLN PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN tidak akan mengganggu megaproyek listrik 35 Giga Watt (GW). Ini karena tidak semua ditanggung PLN.
Dari 35 GW, sekitar 9 hingga 10 GW yang menjadi tanggung jawab PLN. Sisanya adalah tanggungan swasta. “Itu kami lihatnya no problem," ujar dia saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (28/9).
Mengacu laporan keuangan Semester I-2017, beban keuangan PLN mencapai Rp 10 triliun. Sementara, kas dari operasi hanya sebesar Rp 13,7 triliun. Artinya, sisa kas operasi untuk menyokong bisnis hanya tersisa Rp 3,7 triliun.
Kondisi keuangan ini pun menjadi sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bahkan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini sudah mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno 19 September 2017 lalu.
Salah satu poin dalam surat itu adalah kondisi utang PLN. Berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PLN, kewajiban pokok dan bunga pinjaman diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan pemerintah meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL). Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN.