Solusi Jangka Pendek, Pemerintah Ingin Freeport Segera Ubah Kontrak

Sementara itu, untuk solusi jangka panjang meliputi pembahasan divestasi dan jaminan fiskal bagi Freeport. Terkait divestasi, Hadi menyatakan, Freeport tidak bisa menawar kewajiban divestasi tersebut karena telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. (Baca: Pemprov Papua Minta Dilibatkan dalam Negosiasi Freeport)

Pemerintah tetap harus melaksanakan aturan yang sudah ada saat ini terkait divestasi.  Bahkan, tidak ada keringanan bagi Freeport untuk  divestasi sahamnya di bawah 51 persen. "Sudah jelas di PP, makanya jangan mundur lagi," kata Hadi.

Adapun, pembahasan jaminan fiskal akan melibatkan tim besar yang terdiri dari  lintas kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Dalam Negeri, hingga pemerintah provinsi. ''Itu nanti dibahas di sana," kata Hadi.

Di sisi lain, dia belum bisa menjelaskan lebih detail hasil pertemuan negosiasi dengan Freeport pada hari Selasa ini. Yang jelas, pemerintah dan Freeport berunding untuk berusaha mencari titik temu dan berlangsung cepat. (Baca: Didatangi Pekerja Freeport, Luhut: Jangan Bikin Saya Marah)

Di tempat yang sama, Tony Wenas masih irit bicara terkait hasil; pertemuan dengan perwakilan pemerintah. Yang jelas, Freeport ingin berdiskusi dengan pemerintah untuk mencarikan jalan keluar terbaik bagi kepentingan semuanya. “Kalau substansinya kami belum tahu karena belum selesai," ujar Tony.