Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku serapan anggaran PUPR telah mencapai 91,7 persen secara fisik. Sedangkan angka progres keuangannya mencapai 90,4 persen atau senilai Rp 96 triliun dari total anggaran kementerian sebesar Rp 106,2 triliun.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan realisasi serapan anggaran ini masih sejalan dengan target kementerian infrastruktur tersebut, yakni 93 persen pada akhir tahun. Kementerian masih memiliki waktu beberapa hari untuk mengejar target serapan anggaran tahun ini.
"Jadi kami masih ada waktu sampai dengan Sabtu (30/12) besok, karena kantor kas Kementerian Keuangan mulai ditutup tanggal itu," ujar Endra dalam diskusi dengan media di Jakarta, Kamis (28/12). (Baca: Menkeu Yakin Defisit Anggaran Masih Aman)
Dia menjelaskan serapan anggaran yang paling besar masih dicapai oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, yakni sebesar 93,9 persen. Kemudian disusul Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar 94,5 persen dan Ditjen Bina Konstruksi sebesar 96,6 persen.
Sementara serapan anggaran Ditjen Sumber Daya Air (SDA) masih berada di angka 88,8 persen, Ditjen Cipta Karya sebesar 89,8 persen, serta Ditjen Pembiayaan Perumahan sebesar 87 persen. (Baca: Selama 2017, Enam Proyek Strategis Nasional Rampung Dibangun)
Serapan anggaran Ditjen SDA tergolong cukup rendah. Endra beralasan direktorat ini mengalami kesulitan penyerapan anggaran, karena permasalahan lahan. Pembangunan bendungan atau infrastruktur sumber daya air bergantung pada ketersediaan lahan.
"Walau di APBN ada anggaran, tapi kalau tanah tidak ada, maka tidak bisa berjalan proyeknya," ujar Endra. (Baca: Lelang Tiga Proyek Bendungan Baru Ditunda ke Tahun Depan)
Soal serapan anggaran Kementerian PUPR ini sempat disinggung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam sebuah acara, Sri Mulyani menantang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menghabiskan sisa anggaran Rp 20 triliun dalam waktu tiga hari. "Kalau bisa (habis) belanja, maka saya kirimkan cokelat," kata Sri kepada Basuki kemarin.
Menurut Endra nilai serapan Kementerian PUPR yang digunakan Menkeu merupakan nilai pada tanggal 22 Desember lalu. Sedangkan saat ini selisih realisasi anggaran sudah menyempit, hanya tinggal Rp 10,2 triliun. "Karena di kami, saat libur juga ada data (realisasi) yang dimasukkan," ujarnya.