Kementerian ESDM Akan Fokus Genjot Investasi Geothermal di Indonesia
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan fokus menggenjot investasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal di Indonesia. Saat ini, investasi geothermal di Indonesia masih tergolong rendah.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi menilai lambannya investasi pengembangan PLTP disebabkan kesenjangan yang tinggi terhadap pasokan dan permintaannya.
“Investasi PLTP itu, sering dihitungnya tidak tersedia maupun dilirik hanya karena supply dan demand gap-nya tinggi,” Eniya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/3).
Eniya mengatakan potensi panas bumi di Indonesia tidak berbanding lurus dengan permintaan pasar dalam pemanfaatan PLTP. Untuk itu, kementerian ESDM akan melakukan diversifikasi atau menyusun kembali strategi dalam pemanfaatan potensi panas bumi.
“Sudah diwanti-wanti (oleh Menteri ESDM) untuk gaspol,” ucapnya.
Selain investasi PLTP, Dirjen EBTKE yang baru dilantik itu juga akan mengebut pembahasan RUU EBET yang tertunda karena pemilu 2023.
"Nanti akan dibahas lagi dan saya harus update dulu tentang progresnya selama ini,' ujarnya.
Eniya mengatakan, Menteri Arifin menggarisbawahi pertimbangan power wheeling dalam pembahasan RUU EBET.
Mantan Peneliti Ahli Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu juga mengatakan Kementerian ESDM juga akan melakukan pemetaan potensi EBT di daerah. Selama ini, pemetaan EBT tersebut masih dilakukan sektor tertentu atau pemerintah provinsi.
"Pemetaannya belum ada yang detail, nanti kita detailkan," ujarnya.
PLN Andalkan Geothermal
PT PLN menyatakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang baru akan ada penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 80 Gigawatt (GW) hingga 2040. Sekitar 75% atau 60 GW dari total kapasitas tersebut berasal dari pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) sedangkan 25% atau 20 GW merupakan pembangkit berbasis gas.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan di dalam RUPTL tersebut akan PLN akan mengembangkan pembangkit yang bersumber dari energi hidro (air), gas, dan geothermal (panas bumi).
“Untuk based load-nya karena ada Perpres tentang EBT sudah melarang perancangan dari pembangkit listrik berbasis batu bara dalam RUPTL,” kata Darmawan saat sambutannya di Road to Investment Days 2024 dengan tema Powering The Future: Sustainable Energy Transformation for Indonesia 2024, Jakarta, Rabu (6/3).
Ia mengatakan penambahan porsi pembangkit EBT sebesar 75% bukan tanpa sebab. Hal ini karena adanya komitmen menjalankan transisi energi dimulai sekitar tiga tahun yang lalu.
Pada RUPTL yang lama, PLN menghapus rencana pembangunan proyek PLTU batu bara berkapasitas 13 GW. Menurutnya, ini sebagai upaya perusahaan dalam transisi energi menuju ke penggunaan energi bersih.
"Ada 1,1 GW PLTU batu bara yang diganti dengan pembangkit energi baru terbarukan. Selain itu, ada 800 MW PLTU batu bara yang digantikan dengan gas," ujar Darmawan.
Selain itu, PLN mengungkapkan penambahan kapasitas pembangkit selama sepuluh tahun dari tahun 2021 hingga 2030 sebanyak 51,6% di antaranya adalah pembangkit berbasis energi baru terbarukan. Darmawan menyebut RUPTL terhijau dalam sejarahnya Indonesia.
Hingga Desember 2023, kapasitas terpasang pembangkit listrik Indonesia sebesar 72.976,30 MW. Tahun lalu, PLN berhasil menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 4.182,2 MW. Jumlah ini bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023 sebesar 1.487,9 MW.