Skenario BTN Syariah dan Muamalat Ikut Merger Bank Syariah BUMN

Aviliani malah melihat merger bank syariah milik pemerintah ini lebih baik melibatkan Bank Muamalat. Selain bisa memperkuat bank hasil merger, ini juga bisa menjadi salah satu jalan keluar penyelamatan Bank Muamalat dari tekanan keuangan. Rasio pembiayaan seret (non performing financing/NPF) tinggi, sedangkan permodalan semakin menipis.

Dengan skema merger, tidak perlu ada pembelian saham Bank Muamalat dari pemiliknya saat ini yang salah satunya Islamic Development Bank. "Tinggal dibagi saja sahamnya (pemilik Bank Muamalat) tinggal berapa di bank syariah hasil merger. Saya rasa itu bisa menjadi salah satu jalan keluar yang bagus," kata Aviliani.

Berbeda dengan Aviliani, Piter menilai kemungkinan diikutsertakannya Bank Muamalat dalam proses merger bank syariah BUMN sangat kecil. Sebabnya, kepemilikan Bank Muamalat yang bukan BUMN, kepemilikannya berbeda.

Berdasarkan websitenya, Islamic Development Bank memiliki 32,74% saham Bank Muamalat. Lalu, 22% dimiliki oleh Bank Boubyan, sementara 17,91% dimiliki Atwill Holdings Limited. Beberapa pihak lain pun memiliki saham Bank Muamalat, tapi tidak ada pemerintah di dalamnya.

"Tentu kalau kepemilikan berbeda, visi dan kepentingannya berbeda. Sehingga untuk mencapai kata sepakat akan lebih sulit. Kalau (misalnya) pemerintah mau, IDB yang belum tentu mau," kata Piter.

Campur tangan pemerintah menyelamatkan Bank Muamalat bukan isu baru. Tahun lalu, sempat beredar kabar Bank Mandiri tengah dalam pembicaraan untuk masuk ke Bank Muamalat yang sedang mengalami tekanan keuangan, meski skemanya belum terang.

Berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh Katadata.co.id, Bank Mandiri tidak masuk secara langsung dengan menyuntikkan dana kepada Bank Muamalat. Bank pelat merah itu hanya menyediakan bantuan asistensi.

Informasi tersebut diperkuat dengan kehadiran Wakil Direktur Utama Bank Mandiri saat itu Sulaiman Arif Arianto dalam pertemuan antara manajemen Bank Muamalat dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, di Kantor Wapres, Jakarta, pada 28 Oktober 2019. Dalam agenda tersebut juga hadir Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Kementerian BUMN pun sempat mengaku dilibatkan dalam diskusi penyelamatan bank syariah pertama di Indonesia ini. "Terserah OJK mau diapakan (Bank Muamalat). Kami tunggu saja karena OJK yang memiliki kewenangan sebagai pengawas," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo ketika ditemui di Jakarta, 11 November 2019.

Namun, Ia enggan merinci opsi apa saja yang dikaji untuk menyelamatkan bank syariah tertua di Indonesia itu. "Bank Himbara bisa untuk melakukan investasi (di Muamalat). Tapi, kalau untuk penyelamatan, kami bukan entitas yang berwenang," kata dia.