Jokowi Minta Para Menteri Percepat Belanja Modal di Awal 2020

ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar
Ilustrasi, Presiden Joko Widodo berdialog dengan pelaku UMKM nasabah Mekaar binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di kawasan Bintang Fantasi, Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019).
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Desy Setyowati
6/1/2020, 14.33 WIB

Realisasi belanja modal hingga akhir Oktober 2019 pun hanya  Rp 100,76 triliun atau 53,21% dari target Rp 189,34 triliun. Deputi Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Prijambodo meminta, pelaksanaan tender lebih awal pada 2020. Sebab, penyerapan belanja pemerintah pada kuartal pertama biasanya rendah. 

"Nanti Bappenas dengan Kementerian Keuangan akan mendorong agar penyerapan bisa lebih awal karena distribusi yang kurang merata," kata Bambang di Jakarta, beberapa waktu lalu (20/11/2019).

(Baca: Belanja Modal Hanya 53%, Bappenas Ingin Penyerapan Anggaran Lebih Awal)

Pemerintah juga akan mendorong distribusi anggaran yang lebih merata. Hal ini bertujuan agar tidak ada penumpukan di satu triwulan, yang membuat masyarakat tak merasakan dampak pembangunan.

Dengan cara itu, Bambang berharap konsumsi masyarakat dapat meningkat. Sebab, indicator ini berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Apalagi sepanjang 2020 hingga 2024, pemerintah akan mengandalkan belanja modal untuk pertumbuhan ekonomi. Biarpun begitu, pemerintah tetap mengakselerasi investasi, menjaga kinerja ekspor termasuk mengendalikan impor secara tepat.

(Baca: Mengenal Omnibus Law, Jurus Pamungkas Pemerintah Menarik Investasi)

Halaman:
Reporter: Dimas Jarot Bayu