Pemerintah Anggarkan Rp 56 Triliun Untuk Tiga Kartu Sakti Jokowi

ANTARA FOTO/Idhad Zakaria
Presiden Joko Widodo meminta pelajar menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Purwokerto, Jawa Tengah, 16 Juni 2017. Kartu Indonesia pintar mendapatkan alokasi anggaran Rp 17,9 triliun dalam APBN 2020.
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Happy Fajrian
24/9/2019, 20.43 WIB

Prosedur pelatihan Kartu Pra Kerja digital nantinya akan disediakan oleh pihak swasta. Peserta dapat memilih jenis pelatihan melalui platform digital seperti Gojek, Tokopedia, bahkan Jobstreet. Sedangkan prosedur pelatihan Kartu Pra Kerja regular dilakukan di LPK pemerintah dengan pelatihan secara tatap muka.

Selanjutnya, dana sebesar Rp 28,1 triliun yang dialokasikan untuk program Kartu Sembako akan ditujukan kepada 15,6 juta keluarga miskin.

(Baca: APBN 2020 Disahkan, Defisit Anggaran Dipatok Rp 307,2 Triliun)

Dalam APBN 2020 target defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp 307,2 triliun atau setara 1,76% produk domestik bruto (PDB). Defisit berasal dari belanja negara yang dipatok Rp 2.540,4 triliun dan pendapatan negara Rp 2.233,2 triliun.

Menkeu menyebutkan, pengendalian defisit anggaran tahun 2020 dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal. "Serta memberikan ruang gerak yang lebih besar menghadapi risiko global serta dampaknya pada perekonomian nasional pada tahun 2020," kata Sri Mulyani dalam sidang paripurna pengesahan UU APBN.

Dengan besaran defisit tersebut, pemerintah tetap dapat memberikan stimulus pada perekonomian serta melaksanakan program-program pembangunan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta pengurangan kemiskinan.

(Baca: Defisit Anggaran Agustus 2019 Membengkak Capai Rp 199 Triliun)

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria