Bebani APBN, Kemenkeu Akan Kurangi Kompensasi Tarif Listrik untuk PLN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengurangi kompensasi yang dibayarkan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Tujuannya, untuk meringankan beban keuangan negara.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi subsidi listrik selalu melebihi pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 2016. Anggaran subsidi listrik yang terus membengkak ini berisiko membebani keuangan negara.

(Baca: Pemerintah akan Berlakukan Penyesuaian Tarif Listrik Mulai Tahun Depan)

Apalagi, pemerintah juga berpotensi membayar kompensasi ke PLN. Ini untuk penggantian biaya pokok penyediaan listrik untuk beberapa golongan pelanggan yang menerima tarif lebih rendah dari keekonomian, namun belum diperhitungkan dalam subsidi listrik. Kompensasi ini diberikan Kemenkeu setelah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pembengkakan anggaran ini terjadi seiring Tarif Dasar Listrik (TDL) yang tidak berubah sejak 2017. “Kami tidak ingin masalah selisih tarif ini berlarut-larut. Karena itu, salah satu arah kebijakan ke depan adalah mengurangi kompensasi,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/6).

(Baca: Menteri Jonan Usul Anggaran Subsidi Listrik Dikurangi Tahun Depan)

Berdasarkan laporan keuangan PLN tahun 2018, perusahaan memperoleh pendapatan subsidi sebesar Rp 48,1 triliun, naik Rp 2,4 triliun dari tahun sebelumnya. Sedangkan pendapatan kompensasi sebesar Rp 23,1 triliun, dari tanpa kompensasi pada tahun sebelumnya.

Adapun pemerintah belum berencana menaikkan TDL untuk mengatasi pembengkakan anggaran. "Kenaikan tarif listrik masih harus dibahas lebih lanjut," kata Suahasil. Sejauh ini, yang dilakukan pemerintah adalah mengupayakan subsidi listrik lebih tepat sasaran lewat pendataan dan pengelompokan penerima subsidi.

(Baca: PLN Bisa Cetak Laba Bersih Rp 11,6 T pada 2018 karena Dana Subsidi)