(Baca: Kementerian BUMN: Rugi PLN Tak Akan Ganggu Arus Kas Perusahaan)
Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro pun tidak banyak berkomentar terkait perubahan mendadak PMN untuk PLN ini. Dia mengatakan akan membicarakan hal ini dengan pihak PLN. "Kami mau menyelesaikan dulu di sisi Pemerintah. Harus menyelesaikan rencana bisnis dengan hasil dari keputusan internal mereka (Komisi VI)," kata Imam.
Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman pun juga enggan berkomentar terkait perubahan PMN ini. Dia tidak menjawab pertanyaan wartawan ketika ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI. Sebelumnya, PLN mengusulkan tambahan PMN tahun depan sebesar Rp 15 triliun. Namun, Kementerian BUMN hanya menyetujui Rp 10 triliun.
Selain PLN, Kementerian BUMN juga mengusulkan PMN tahun 2019 untuk PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 7 triliun. Tambahan modal digunakan untuk percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Dengan begitu total usulan Kementerian BUMN atas PMN kedua perusahaan tersebut toalnya Rp 17 triliun.
Pada dasarnya Komisi VI sepakat dengan dengan usulan jumlah total PMN dari Kementerian BUMN. Hanya saja, porsi untuk kedua perusahaan tersebut berubah. Komisi VI BUMN ini memutuskan PNM untuk PLN hanya Rp 6,5 triliun. Dengan begitu, PNM untuk Hutama Karya (HK) bertambah menjadi Rp 10,5 triliun.
Penambahan ini karena Komisi VI menilai pembangunan tahun depan bisa fokus pada proyek Jalan Tol Trans Sumatra. Alasannya, agar pembangunan di luar Pulau Jawa dapat lebih cepat terealisasi. Tidak hanya itu, penggunaan komponen lokal untuk proyek ini mencapai 100%, tidak seperti PLN.
Pertimbangan lainnya, pembangunan Tol Trans Sumatra sebenarnya membutuhkan PNM sebesar Rp 18 triliun. Jika hanya diberikan sebesar Rp 7 triliun saja, maka HK akan membutuhkan PNM yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya hingga target selesai pada 2024. "(PMN sebesar Rp 10 triliun) ini mengurangi beban pemerintah berikutnya," kata Haekal.
Direktur Utama HK Bintang Perbowo mengatakan dengan penambahan PMN yang di luar prediksi ini, tidak mengubah rencana perusahaan untuk menyelesaikan proyek. pembangunan tujuh ruas tol Trans Sumatera ditargetkan rampung pada 2024.
"Tidak mugkinlah selesai cepat. Dengan panjang tol 1.400 kilometer, mana bisa selesai sekian bulan saja. Jadi, tetap sesuai dengan 2024," katanya pada kesempatan yang sama.