Gandeng Kanada, Pemerintah Kembangkan Iklim Ekonomi Daerah

ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Petani membajak sawah di area persawahan Kretek, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (16/3). Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berusaha mengoptimalkan program intensifikasi pertanian untuk mengurangi penyusutan lahan karena alih fungsi lahan perta
Penulis: Miftah Ardhian
23/5/2017, 15.14 WIB

Kelima, daerah dengan ekonomi maju, berkembang, dan berkualitas menjadi fondasi yang solid bagi penguatan daya saing dan ketahanan nasional dari sisi ekonomi, sosial maupun budaya. "Pengembangan ekonomi lokal juga akan mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)," ujar Bambang.

Duta Besar Kanada untuk Indonesia Peter MacArthur berharap program ini dapat menjadi dasar untuk mencapai lima syarat pengembangan ekonomi daerah secra maksimal. Lima syarat ini adalah, pertama, tersedianya kawasan pengembangan atau sentra produksi atau pusat bisnis yang siap bangun, di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan maupun pariwisata.

Kedua, terbangunnya sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan, seperti listrik, air bersih, jalan, transportasi, telekomunikasi dan informasi. Ketiga, berkembangnya kerja sama dan kemitraan antara koperasi, pelaku usaha kecil dan menengah, swasta dan pemerintah daerah dalam peningkatan produksi, pengolahan, distribusi hingga pemasaran. 

Keempat, berkembangnya riset dan inovasi sebagai bagian dari manajemen pengetahuan yang melibatkan para pendamping atau penggerak pemberdayaan masyarakat, serta pihak perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Kelima, terwujudnya komitmen dan dukungan nyata dari pemerintah daerah baik dalam bentuk kemudahan perijinan, fasilitasi, pendampingan, pendidikan vokasional maupun pelaksanaan proyek pilot dan percontohan secara nyata dan tuntas

"Proyek ini adalah sebuah realisasi dari komitmen berkelanjutan Kanada dalam mendukung lndonesia agar dapat mencapai tujuan pembangunan dan prioritas ekonomi," ujarnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengatakan untuk tahap awal, program ini hanya ditujukan untuk dua provinsi di Sulawesi. Ini berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan adanya fokus dan prioritas dalam menjalankan program. Jika program ini berhasil di kedua provinsi tersebut, maka akan jadi percontohan bagi daerah lain.

"Yang awal ini bisa jadi percontohan. Dari pada program yang mimpi besar tapi tidak ada dampak konkretnya," ujar Lembong.

Halaman: