Masalah Lahan jadi Fokus Program Pemerataan Pemerintah

Di kesempatan yang sama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan ada dua skema terkait lahan yang akan dikerjakan pemerintah. Pertama adalah memberikan akses hutan seperti TORA serta kedua adalah pemberian sertifikat bidang tanah.

(Baca juga:  Sri Mulyani Dorong Pengusaha Bayar Pajak buat Atasi Ketimpangan)

Saat ini, menurutnya ada sekitar 9 juta tanah milik masyarakat yang belum disertifikasi. "Jadi agar terjamin, tahun ini kita sertifikatkan 5 juta hektare tanah," kata Sofyan.

Adapun kebijakan pemerataan ini baru diluncurkan pekan lalu di Istana Bogor. Total ada 10 kebijakan yang terdiri dari reformasi agraria di sektor pertanian, perkebunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin perkotaan, nelayan serta rumput laut.

Selain itu, pajak progresif, manufaktur serta teknologi informasi, pembiayaan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pengaturan pasar tradisional dan retail modern.

(Baca juga: Menteri Agraria: Tanah 'Nganggur' Milik Negara Akan Dibuat Rumah Murah)