Pemulihan Ekonomi "Tersandera" Dana Jumbo Daerah yang Parkir di Bank?

123RF.com/Sembodo Tioss Halala
Kementerian Keuangan mencatat rata-rata realisasi APBD hingga September baru mencapai 53% dari target.
Penulis: Agustiyanti
20/10/2020, 20.04 WIB

Jokowi telah berkali-kali mengingatkan jajarannya, termasuk para kepala daerah, untuk mempercepat belanja agar ekonomi Indonesia mampu kembali ke zona positif.

Di Istana Negara awal bulan lalu, ia meminta para kepala daerah untuk mempercepat belanja. Saat itu, menurut Jokowi, masih ada harapan untuk selamat dari resesi ekonomi dengan mendorong belanja.

"Kita masih punya waktu satu bulan. Masih ada kesempatan pada September ini. Kalau pertumbuhan ekonomi masih pada posisi minus, kita masuk resesi," kata Jokowi dalam Rapat Terbatas mengenai Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (1/9).

Namun, harapan Jokowi tak tercapai. Belanja daerah seret dan ekonomi pada kuartal III sudah hampir pasti resesi. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga minus 2,9% hingga minus 1%. Ekonomi keseluruhan tahun ini juga diramal negatif 1,7% hingga negatif 0,6%.

Direktur Riset Center of Reform on Economics Piter Abdullah menjelaskan perekonomian nasional terbentuk oleh perekonomian daerah. Sementara perekonomian daerah tidak hanya dipengaruhi oleh pembangunan yang dibiayai oleh proyek-proyek APBN tetapi juga APBD.

"Karena itu sangat disayangkan kalau realisasi APBD rendah dan dana mengendap di bank. Meskipun mengalami pandemi seharusnya pusat dan daerah tetap mengupayakan agar beberapa program strategis berjalan," ujarnya. 

Piter masih berharap dana daerah yang masih mengendap di perbankan dapat direalisasi di kuartal empat sehingga dapat membantu perekonomian daerah. Meski demikian, menurut dia, realisasi anggaran daerah hanya dapat menahan kontraksi ekonomi agar tidak terlalu dalam pada kuartal IV. 

"Meskipun realisasi anggaran mencapai 100%, tetapi selama pandemi masih menjangkit, pertumbuhan ekonomi belum akan positif," kata Piter. 

Covid-19 menekan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah terutama pada kuartal kedua 2020 akibat penurunan permintaan domestik. Kontraksi ekonomi terjadi pada seluruh daerah, kecuali Papua dan Papua Barat. Pulau Jawa menjadi wilayah yang terkontraksi paling dalam.

Namun, BI dalam Laporan Nusantara edisi Agustus memperkirakan pemulihan ekonomi di seluruh daerah akan mulai terjadi pada kuartal III 2020. Perkembangan indikator pada Juli menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi sejalan dengan pelonggaran PSBB di berbagai daerah.

Hal ini terindikasi dari kenaikan indikator dini seperti mobilitas masyarakat, penjualan eceran dan online, keyakinan konsumen, serta ekspektasi kegiatan usaha. Adapun perbaikan diperkirakan terutama diperkirakan terjadi pada lapangan usaha perdagangan, dan kontruksi.

Sementara sektor pertanian yang menjadi penahan perlambatan pada kuartal II diperkirakan melambat pada kuartal III seiring periode panen raya yang berakhir di Sumatera dan Jawa.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astrea Primanto menyebut pemerintah daerah kini sudah mulai bersiap untuk merealisasikan anggaran. Hal ini terlihat dari simpanan pemda di perbankan yang kini didominasi dalam bentuk giro.

"Komposisinya giro meningkat dibandingkan sebelumnya, sehingga terlihat bahwa daerah sudah mempersiapkan diri untuk mulai melakukan pencairan," katanya.

Halaman: