DPR Cecar Anak Buah Sri Mulyani soal Utang RI Menggunung Rp 7.700 T

Menanggapi kritikan anggota dewan tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto mengatakan utang yang terus naik bukan berarti pemerimtah gemar menarik utang.

Ia menjelaskan, penarikan utang tiap tahunnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan atas defisit anggaran. Sementara besaran defisit yang ditetapkan menurutnya sudah lewat proses pembicaraan antara DPR dengan pemerintah.

"Jadi pemerintah sebetulnya berutang karena pemerintah dan DPR menyusun APBN, di situ ada defisit yang perlu dicarikan pembiayaannya," kata Suminto dalam rapat tersebut.

Ia juga memastikan rata-rata jatuh tempo utang pemerintah masih baik sekalipun memang semakin pendek. Pada 2017, rata-rata jatuh tempo utang atau average time to maturity (ATM) sebesar 8,68 tahun, kemudian pada tahun lalu turun ke 8,27 tahun.

Selain itu, level utang pemerintah juga masih di level moderat dan aman. Rasio utang terhadap PDB sebesar 39,57% pada akhir tahun lalu relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain. Di kawasan, Malaysia, Filipina dan Thailand punya rasio utang lebih besar, masing-masing sebesar 69,56%, 59,27% dan 61,45%.

Dari sisi mata uang, porsi utang dalam bentuk valuta asing (valas) juga terus berkurang, artinya utang dalam rupiah meningkat. Pada 2017, utang dalam bentuk valas menyumbang 41,3% dari total, menyusut menjadi 29,2% pada akhir tahun lalu.