Prabowo Ungkap Alasan Bentuk Kabinet Gemuk: Negara Kita Besar, Bung!

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/YU
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada tenaga kesahatan TNI yang akan menjalankan misi kemanusiaan di Timur Tengah di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (7/8/2024). Sebanyak 40 tenaga kesehatan TNI akan diberangkatkan secara bertahap untuk bertugas di rumah sakit terapung milik Uni Emirat Arab di El Arish, Mesir, dan rumah sakit lapangan di Rafah, Gaza, Palestina.
Penulis: Rahayu Subekti
Editor: Ferrika Lukmana Sari
10/10/2024, 18.48 WIB

Tinggal 10 hari lagi, Prabowo Subianto akan resmi dilantik sebagai presiden. Dia pun turut membocorkan soal kabinet pemerintahannya untuk periode 2024-2029.

Belakangan ini kerap dikabarkan kabinet pemerintahan Prabowo akan sangat gemuk. Mengingat, Prabowo akan membentuk kementerian dan lembaga baru yang akan menambah jumlah kabinet pemerintahannya.

Prabowo membeberkan alasan kenapa kabinetnya akan lebih gemuk. “Saya ingin bentuk pemerintahan persatuan yang kuat dan terpaksa koalisinya juga besar,” kata Prabowo di BNI Investor Summit 2024 di Jakarta, Rabu (9/10).

Prabowo menegaskan bahwa dalam mengurus Indonesia dengan cakupannya besar membutuhkan jumlah menteri yang banyak. Belum lagi dengan sejumlah permasalahan yang akan dihadapi.

“Nanti dibilang kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Negara kita besar bung! Negara kita luas sama dengan benua Eropa,”  ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meyakinkan tidak akan memimpin Indonesia dengan otoriter. Dia berdalih, negara otoriter pada umumnya hanya memiliki satu partai namun berbeda dengan Indonesia.

Dia juga tidak menutup kemungkinan akan kembali mengambil menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kepemimpinannya nanti. “Dalam Menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga menteri yang akan datang dari kabinet sekarang,” kata Prabowo.

Pemerintah Janji Defisit APBN Tetap Dijaga

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan rencana penambahan kementerian/lembaga (K/L) pada masa pemerintahan Prabowo tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2025.

Pemerintah tetap menjaga defisit APBN 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemenkeu akan berupaya menjaga dan mengelola APBN secara hati-hati. 

“Kami mendukung transisi yang efektif namun tetap menjaga APBN itu sehat dan kredibel,” kata Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Anyer, Banten, Kamis (26/9). 

Selain itu, Kemenkeu juga akan terus mencermati dinamika reorganisasi di kelembagaan. Termasuk juga dengan adanya kemungkinan penambahan beberapa K/L pada pemerintahan Prabowo.

Wahyu kembali memastikan kebijakan pemerintah ke depan tidak akan memperlebar defisit APBN pada 2025. “ Sudah kita hitung bahwa ini memungkinkan untuk ditampung dari belanja non K/L lagi. Jadi sekarang overall defisit tetap 2,53%,” ujar Wahyu. 

Saat ini, APBN 2025 telah mengakomodasi penambahan jumlah K/L lewat belanja non K/L. Tercatat alokasi belanja non K/L pada tahun depan ditetapkan Rp 1.541,3 triliun, atau meningkat signifikan dibandingkan 2024 senilai Rp 1.376,7 triliun.

Dengan alokasi anggaran itu, defisit APBN tetap dijaga 2,53% dari PDB atau sebesar Rp 616,19 triliun pada 2024. “Nanti dinamikanya akan diakomodasi di belanja non K/L,” kata Wahyu.

Reporter: Rahayu Subekti