Pemerintah Matangkan Skema Bansos untuk Kelas Menengah Terdampak PPN 12%

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/foc.
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf melambaikan tangan kenarah wartawan sebelum dilantik menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9/2024). Saifullah alias Gus Ipul menggantikan pejabat lama, Tri Rismaharini yang mundur usai mendaftar sebagai Calon Gubernur Jawa Timur.
Penulis: Ferrika Lukmana Sari
2/12/2024, 04.33 WIB

Pemerintah tengah mematangkan data dan skema penerima bantuan sosial (bansos), terutama bagi kelas menengah yang terdampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Menteri Sosial Saefullah Yusuf menyampaikan, tujuan adanya data tersebut agar penyaluran bansos bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Kita sedang mematangkan data. Datanya nanti kalau sudah selesai pasti akan disampaikan kepada publik siapa saja yang berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah dan siapa yang tidak," ujar lelaki yang diakrab disapa Gus Ipul di Jakarta, Minggu (1/12).

Pernyataan itu untuk menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar soal rencana pemberian bantuan bagi masyarakat kelas menengah yang terdampak kenaikan PPN.

Menurut Muhaimin, kelas menengah rentan terjun ke jurang kemiskinan, sehingga perlu bantalan dari pemerintah agar menjaga mereka tidak berada dalam jurang kemiskinan.

Data Sedang Disusun BPS

Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul tidak bisa langsung menetapkan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan. Penerima bantuan harus benar-benar sesuai data yang saat ini tengah disusun Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi kita tidak bisa hanya berdasarkan bayangan kita, angan-angan kita tapi benar-benar berdasarkan data. Datanya ini sekarang sedang digodok oleh BPS," kata dia.

Gus Ipul tak ingin berandai-andai soal pemberian bantuan sosial bagi kelas menengah tersebut. Kemensos akan bekerja sesuai data serta menunggu arahan terkait wacana itu.

"Sabar dulu ya. Saya belum berani berandai-andai. Tapi yang jelas kita pastikan datanya dulu setelah itu baru kita susun intervensi," kata dia.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan, kata dia, setiap kementerian/lembaga memiliki program masing-masing. Ketika satu data tunggal telah disusun BPS, setiap program dapat dielaborasikan di setiap kementerian atau lembaga.

"Nanti ada ukuran-ukurannya, siapa yang masuk kelas menengah turun dan mana yang dari bawah naik kelas. Kan ada yang turun kelas, ada yang naik kelas. Jadi dinamis sekali data itu," kata dia.

Reporter: Antara