Prabowo Akan Tambah Utang Rp 775,86 Triliun untuk Tambal Defisit APBN

ANTARA FOTO/HO/BPMI-Kris/app/YU
Presiden RI Prabowo Subianto menyapa sejumlah warga saat akan tiba di Kampus Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/12/2024). Kehadiran Presiden Prabowo tersebut dalam rangka membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah.
Penulis: Rahayu Subekti
Editor: Ferrika Lukmana Sari
5/12/2024, 17.30 WIB

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Dalam beleid tersebut, Presiden Prabowo Subianto menetapkan penarikan utang baru yang akan dilakukan pada 2025 untuk menutup defisit sebesar Rp 616,18 triliun.

“Pergeseran rincian pembiayaan anggaran dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan,” tulis Pasal 7 Perpres Nomor 201 Tahun 2024, dikutip Kamis (5/12).

Berdasarkan Lampiran VII Perpres Nomor 201 Tahun 2024, pemerintah berencana menarik utang baru mencapai Rp 775,86 triliun pada tahun depan. Penarikan utang ini naik sekitar 19,71% jika dibandingkan target tahun ini yang hanya Rp 648,1 triliun.

Penarikan utang baru ini terdiri dari surat berharga negara (SBN) neto Rp 642,56 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan target penerbitan SBN pada 2024 senilai Rp 666,4 triliun.

Pembiayaan utang juga akan dilakukan melalui pinjaman. Pemerintah menargetkan pinjaman dalam negeri secara neto mencapai Rp 133,3 triliun pada 2025. Jumlah itu naik dari 2024 yang senilai Rp 18,4 triliun.

Pinjaman dalam negeri ini terdiri dari penarikan pinjaman dalam negeri bruto senilai Rp 11,77 triliun. Selain itu juga dari pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri Rp 6,6 miliar.

Selanjutnya, pinjaman luar negeri secara neto Rp 128,13 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman tunai Rp 80 triliun, pinjaman kegiatan Rp 125,52 triliun untuk kementerian/lembaga (k/l) pusat, Rp 1,59 triliun untuk kegiatan yang diteruskan dalam bentuk hibah, dan pinjaman kepada BUMN atau pemerintah daerah Rp 9,3 triliun. Total ini dikurangi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri Rp 88,36 triliun.

Lampiran tersebut juga merinci total pembiayaan utang yang akan dikurangi untuk keperluan pembiayaan investasi mencapai Rp 154,50 triliun. Begitu juga untuk pemberian pinjaman senilai Rp 5,44 triliun. Lalu juga terdapat tambahan dari pembiayaan lain berupa hasil pengelolaan aset mencapai Rp 262 miliar.

Reporter: Rahayu Subekti