Siapa Unggul di Jawa Tengah Pasca-Pecah Kongsinya PDIP dan Jokowi?

Jawa Tengah adalah basis suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada Pemilu 2019, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut berhasil meraup 5,7 juta atau 29,7% dari total suara.

Seperti terlihat dari peta di bawah, dari 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah hampir seluruhnya dikuasai PDIP. Partai ini berhasil unggul di 28 kabupaten/ kota dengan rata-rata perolehan suara sebesar 31,2%. 

Di level kepala daerah, sebanyak 15 bupati/ wali kota merupakan kader partai berlambang banteng moncong putih. Dalam tiga kali pemilihan gubernur secara langsung, provinsi berpenduduk terbesar ketiga tersebut selalu dipegang tokoh yang direstui PDIP. Mulai dari Bibit Waluyo pada 2008 hingga Ganjar Pranowo pada 2013 dan 2018. 

Kantong Suara ‘Wong Cilik’ 

Jawa Tengah telah lama dikenal sebagai “kandang banteng” yang sulit ditembus partai-partai lain. Ini terlihat dari tren elektoral PDIP yang mendominasi sejak Pemilu 1999. Ada sejumlah faktor, seperti kedekatan ideologi dan mayoritas pemilih berasal dari kelompok masyarakat miskin atau “wong cilik”.

Kecuali pada masa Orde Baru, sejarah menunjukkan Jawa Tengah memang memiliki relasi erat dengan ketokohan Sukarno, bapak ideologi nasionalisme Indonesia. Pada Pemilu 1955, Partai Nasional Indonesia (PNI), yang menjadi kendaraan politik Sukarno, memperoleh suara tertinggi sebesar 33,5% dari total suara. 

PNI adalah salah satu partai yang berfusi bersama empat partai lain menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1973. PDI kemudian bermutasi menjadi PDIP pada 1999.

Begitu pula dengan citra sebagai partainya wong cilik. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan penduduk miskin terbesar di Pulau Jawa. Survei LSI 16 – 18 Oktober 2023 menunjukkan, mayoritas pemilih PDIP berasal dari kelompok masyarakat berpendapatan di bawah Rp2 juta per bulan dan berpendidikan SMA ke bawah. 

Kedua narasi ini kerap dimainkan oleh PDIP untuk menarik suara pemilih. Seperti terlihat dari hasil Pemilu 1999 ketika berhasil meraup 33,7% suara. Keberhasilan ini tidak lepas dari pengaruh represi pemerintah Orde Baru terhadap perolehan suara partai berciri khas warna merah tersebut. 

Pada masa itu partai-partai politik, termasuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kemudian bertransformasi menjadi PDIP, tidak diberi keleluasaan untuk mendekati rakyat. Popularitas PDI mulai menanjak pada awal 1990-an seiring terpilihnya Megawati Soekarnoputri, anak mantan Presiden Sukarno, sebagai ketua umum. 

Kehadiran Megawati dinilai sebagai harapan demokrasi dan wakil suara rakyat kecil di tengah otoritarianisme Orde Baru. Puncak represi tersebut terlihat dari Peristiwa 27 Juli 1996, yakni ketika massa yang didukung aparat menyerang kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Menurut Hasto Kristiyanto, Satya Arinanto, dan Hanief Saha Ghafur dalam “Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy”, sejak lahir PDIP dikenal sebagai partainya wong cilik. Di bawah pimpinan Megawati, PDIP menjadi simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan Orde Baru. Dari situ, PDIP mendapatkan kemenangan telak pada Pemilu 1999 setelah jatuhnya rezim Soeharto.

Dengan narasi tersebut, tak heran jika pernyataan Megawati yang menyindir pemerintah saat ini layaknya pemerintah Orde Baru. Dia menyentil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

“Mengapa sekarang kalian yang berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?” kata Megawati pada rapat koordinasi nasional relawan Ganjar – Mahfud, pada 27 November 2023.

Sebelumnya pada Agustus lalu, PDIP menggunakan narasi serupa saat Golkar dan PAN meninggalkan PDIP dan bergabung mendukung Prabowo. 

“PDIP memiliki sejarah panjang sebagai partai yang dididik dan dibesarkan dengan terbiasa dikeroyok secara politik. Di masa Orde Baru kami mengalami hal itu, di masa Jokowi-JK, begitu pula saat ini,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah, pada 14 Agustus 2023.

Melalui narasi Orde Baru, PDIP ingin membangkitkan memori publik mengenai represi rezim Soeharto. Persoalannya, PDIP adalah bagian dari pemerintahan yang berkuasa saat ini. Partai ini merupakan pemenang dalam dua kali pemilu terakhir dan pendukung utama setiap kebijakan pemerintah di parlemen. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah kader PDIP. Bahkan Megawati kerap memosisikannya sebagai “petugas partai”. Begitu pula anak dan menantunya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution melenggang menjadi Wali Kota Surakarta dan Medan setelah memperoleh dukungan PDIP. 

Di samping masih menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo, persoalan lainnya adalah mayoritas pemilih pada Pemilu 2024 merupakan kalangan muda. Jumlah pemilih Gen Z yang lahir pada rentang 1997-2012, mencapai 22,85%. Para pemilih ini sama sekali tidak pernah merasakan suasana zaman pada era Orde Baru. 

Maka tak heran dari sejumlah survei menunjukkan pemilih Gen Z condong ke pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, meskipun pasangan ini dinilai kontroversial. Prabowo memiliki rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satunya karena dianggap sebagai otak penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998. Sementara penunjukkan Gibran sebagai cawapres kontroversial karena diputuskan melalui sidang MK yang dianggap bermasalah. 

Narasi Orde Baru dan Wong Cilik Mampu Selamatkan PDIP?

Renggangnya hubungan PDIP dengan Joko Widodo berdampak pada elektabilitas partai. Dari survei Poltracking, misalnya, tingkat keterpilihan PDIP cenderung turun pada periode September-November 2023 pascapengumuman capres dan cawapres. Sebaliknya, elektabilitas Gerindra sebagai partai pengusung koalisi Prabowo – Gibran mengalami peningkatan.

Khusus di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, elektabilitas Ganjar Pranowo – Mahfud Md yang didukung PDIP juga mengalami penurunan pada November 2023. Sebaliknya, elektabilitas Prabowo – Gibran meningkat dari 15% pada September 2023 menjadi 27,2% pada November 2023.

Menurut Survei Litbang Kompas yang dirilis Desember 2023, elektabilitas Ganjar juga menurun drastis di Jawa Tengah dari 62% pada Agustus menjadi 31,6% di Desember. Sebaliknya, elektabilitas Anies naik dari 1,6% menjadi 4,1%, dan elektabilitas Prabowo juga naik dari 19,6% menjadi 29,6%. Walaupun Ganjar masih memimpin, jarak elektabilitas antara dirinya dan Prabowo yang sebelumnya terpaut jauh, kini menjadi berbeda tipis.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari memaklumi turunnya suara untuk Ganjar. Menurutnya, kolam suara terbesar pada Pemilu 2024 adalah mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi. Jumlahnya diperkirakan mencapai 75%-80%.

“Pendukung Jokowi itu ada dua. Pendukung PDIP dan bukan pendukung PDIP,” ujarnya dalam siniar “Pergulatan Politik (Gultik) Katadata” yang tayang pada 1 Desember 2023 lalu. 

Adapun pendukung Ganjar adalah pemilih PDIP, terutama pengikut ideologis partai tersebut. “Sementara yang bukan PDIP ataupun tidak ideologis PDIP akan lari ke Prabowo – Gibran,” ujarnya. 

Dibandingkan dua pasangan capres dan cawapres lainnya, pasangan Ganjar – Mahfud memang memiliki swing voter tertinggi. Artinya, pemilih Ganjar – Mahfud memiliki potensi mengubah suara pilihannya nanti. Sebaliknya, pemilih loyal Ganjar – Mahfud hanya 45% sekaligus yang terendah dibandingkan pasangan kandidat lain.

Kekuatan Jokowi dan Gibran di Jawa Tengah

Selain PDIP, kekuatan penyokong Jokowi terbesar ketika berlaga di dua pilpres adalah para relawan. Ririn Sefsani dan Patrick Ziegenhain dalam “Civil-society Support — A Decisive Factor in the Indonesian Presidential Elections in 2014” mengatakan, organisasi dan kelompok relawan merupakan faktor penting dalam kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014. 

Memang ada perpecahan di antara para relawan, antara mendukung Ganjar atau Prabowo. Perpecahan terutama sejak indikasi Jokowi mendukung Prabowo yang pernah menjadi rivalnya pada dua kali pilpres. Dua organisasi relawan terbesar, yakni Pro Jokowi (Projo) dan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) telah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo.

Beberapa kelompok relawan Jokowi lain yang tersebar di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah diklaim juga bergabung dalam Jaringan Sahabat Prabowo (Jaspro 08) untuk memenangkan Prabowo. Fenomena ini tidak dapat dipungkiri menunjukkan kekuatan dan pengaruh Jokowi, terutama di Jawa Tengah. 

Bahkan berbagai kontroversi yang menyertai pencalonan Gibran—mulai dari keputusan MK, isu dinasti politik, hingga etika Jokowi dan keluarganya yang meninggalkan PDIP—tidak menyurutkan dukungan publik. Survei Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2023 menunjukkan hal ini. Mayoritas responden di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tidak mempermasalahkan dan bahkan menyetujui langkah Gibran maju sebagai cawapres Prabowo.

Publik secara umum juga menganggap bahwa Jokowi berhak menentukan keputusan politiknya sendiri. Majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo juga bukan dianggap sebagai hal yang tidak etis bagi 41,8% responden.

Dengan masih kuatnya tingkat penerimaan terhadap Jokowi, tidak heran jika siapapun pasangan calon yang didukungnya akan memperoleh keuntungan elektabilitas. Pencalonan Gibran secara tidak langsung mendeklarasikan keberpihakan Jokowi sehingga mampu menaikkan elektabilitas Prabowo. Menurut survei Lembaga Survei Indonesia pada 16-18 Oktober 2023, simulasi elektabilitas Prabowo naik dari 35,8% pada menjadi 39,2% jika Gibran menjadi cawapres Prabowo dan mendapat dukungan penuh dari Jokowi.

Potensi Pergeseran Suara di Kandang Banteng 

Kita dapat berkaca dari kemenangan Jokowi – Ma’ruf pada Pemilu 2019. Walaupun berhasil memerahkan seluruh 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah, tidak semua wilayah memiliki kekuatan suara yang sama kuat.

Suara pemilih Jokowi – Ma’ruf cenderung kuat di kabupaten/ kota bagian timur atau wilayah Mataraman, terutama di Kota Surakarta (71,5%) dan Kabupaten Boyolali (71,9%). Sedangkan di wilayah bagian barat, cenderung lebih rendah walaupun mayoritas masih memilih pasangan ini. 

Kabupaten Tegal dan Brebes, misalnya. Kabupaten Tegal memiliki persentase terendah pemilih Jokowi – Ma’ruf yakni 45,6%. Di sisi lain, Kabupaten dan Kota Tegal memiliki suara tertinggi untuk Prabowo – Sandi dibandingkan wilayah Jawa Tengah lain, yaitu berturut-turut sebesar 26,5% dan 28,7%.

Dengan begitu, potensi pergeseran suara mayoritas di Jawa Tengah bagian barat ke Prabowo akan cenderung lebih tinggi. Potensi ini belum ditambah dengan efek pergeseran suara pendukung Jokowi yang kemungkinan akan mengurangi kekuatan PDIP di beberapa daerah yang menjadi basis kekuatan suara PDIP.

Sebagai perbandingan kekuatan suara PDIP dan Jokowi dapat terlihat di peta di bawah. Pada Pemilu 2019, dari 10 dapil di Jawa Tengah yang memiliki intensitas tinggi untuk suara PDIP adalah Dapil 4 dan Dapil 5. Suara Dapil 4 sebesar 40,4% mencakup Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Surakarta. Suara Dapil 5 sebesar 42% mencakup Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri. 

Sedangkan di Dapil 10, suara PDIP cenderung lemah yakni hanya 22,3%. Dapil 10 mencakup Batang, Pekalongan, dan Pemalang. Suara PDIP juga cukup lemah di Dapil 2 yakni 23,4% yang mencakup Kudus, Demak, dan Jepara.

Jika dilihat dari hasil Pemilu 2019, partai lain yang memiliki suara tinggi di Jawa Tengah adalah PKB dan Golkar. PKB misalnya, berhasil menang di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Wonosobo dengan perolehan suara berturut-turut 32,7%, 23,4%, dan 28,4% mengalahkan PDIP. Di Kabupaten Batang dan Cilacap, Golkar berturut-turut mendominasi sebesar 30,4% dan 24,6%. Di Kabupaten Demak dan Kendal, suara PDIP dan PKB juga bertarung ketat. 

Jika suara PDIP melemah, daerah-daerah tersebut kemungkinan besar bakal dimenangkan oleh partai dan koalisi lain. Seperti diketahui, PKB merupakan partai pengusung pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar. Sedangkan Golkar merupakan partai pengusung koalisi Prabowo – Gibran.

Masuknya tokoh-tokoh pentolan yang memiliki basis kuat di Jawa Tengah sebagai tim pemenangan pasangan calon juga akan berpengaruh pada pergeseran suara di Jawa Tengah. Misalnya, bergabungnya Habib Luthfi bin Yahya sebagai Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran. 

Seperti diketahui, Habib Luthfi adalah tokoh berpengaruh di Pekalongan. Tidak menutup kemungkinan suara Pekalongan yang didominasi PKB bergeser ke koalisi Prabowo – Gibran. Begitu juga di wilayah Surakarta dan sekitarnya, seperti Boyolali, Sragen, Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri bisa terdampak dengan pengaruh dukungan Jokowi untuk pasangan Prabowo dan Gibran. 

Jika pada pemilu sebelumnya duet PDIP dan Jokowi mampu mendongkrak kemenangan telak suara PDIP di Jawa Tengah. Pada Pemilu 2024 mendatang bisa jadi berubah. Jawa Tengah tidak lagi merah. Kandang banteng bakal menjadi ajang adu kuat pengaruh Jokowi “melawan” Megawati dan PDIP yang bisa dipastikan sedang dipantau partai-partai lain.