Model ekonomi ekstraktif yang selama puluhan tahun menopang pertumbuhan Indonesia kian dipertanyakan relevansinya dalam menghadapi krisis sosial dan ekologis yang semakin kompleks. Ketergantungan pembangunan pada komoditas seperti batu bara, nikel, serta perkebunan skala besar bukan hanya menyisakan tekanan lingkungan, tetapi juga belum sepenuhnya mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat di wilayah penghasil.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa daerah yang kaya sumber daya alam justru sering menghadapi tantangan sosial dan ekologis yang tidak ringan.

Direktur Kajian Sosio-Bioekonomi CELIOS, Fiorentina Refani, menilai narasi bahwa sektor ekstraktif selalu menjadi motor pembangunan sering kali tidak sepenuhnya terbukti di lapangan.

Ia mencontohkan kondisi di Maluku Utara yang dalam beberapa tahun terakhir mencatat lonjakan pertumbuhan ekonomi sangat tinggi seiring pesatnya industri nikel.

“Misal kita lihat di Maluku Utara, di kuartal II 2025 itu mencatatkan pertumbuhan ekonomi paling tinggi, 32,09%. Kayaknya belum ada daerah lain sepanjang sejarah Indonesia merdeka yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi 32,09%,” ujar Fiorentina dalam wawancara bersama Katadata Green, Kamis (12/2/2026).

Namun pertumbuhan tersebut tidak otomatis diikuti perbaikan distribusi kesejahteraan.

“Tapi kalau kita melihat rasio gini atau ketimpangannya, itu masih sama dari tahun ke tahun. Ketika ada nickel boom dari tahun 2019 angka ketimpangannya tetap tidak berubah. Bahkan kalau kita melihat data dari 2020–2024, dalam interval waktu empat tahun, di Maluku Utara itu angka orang miskinnya naik 3.900-an jiwa,” tambahnya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, CEO sekaligus Founder Cendekia Iklim Indonesia, Agam Subarkah, menilai ketergantungan jangka panjang terhadap komoditas ekstraktif dapat memicu tekanan berlapis terhadap lingkungan dan masyarakat.

Menurutnya, eksplorasi sumber daya alam yang berlangsung dalam skala besar dan jangka panjang sering meninggalkan kerusakan ekologis serta meningkatkan kerentanan sosial di wilayah penghasil.

Berangkat dari realitas tersebut, sejumlah kalangan mulai mendorong pendekatan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan. Salah satu konsep yang semakin banyak dibicarakan adalah bioekonomi.

“Bioekonomi adalah kerangka ekonomi yang bisa menggeser ekonomi ekstraktif dan akan lebih fokus pada pemanfaatan sumber daya hayati yang berkelanjutan, bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah terhadap komoditas,” tutur Agam dalam wawancara terpisah dengan Katadata Green.

Pendekatan ini menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya hayati seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk menciptakan nilai ekonomi baru tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem.

“Cendekia Iklim Indonesia sendiri mendorong bioekonomi yang bisa mengadopsi dua nilai, yaitu protect dan restore. Jadi bagaimana bioekonomi itu bisa untuk melindungi dan mengembalikan lingkungan, tapi juga memberi nilai tambah dari segi ekonomi dan sosial,” imbuhnya.

Biodiversitas: Modal Besar Bioekonomi Indonesia

Sebagai salah satu negara megabiodiversity di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan bioekonomi. Kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia mencakup berbagai ekosistem darat dan laut dengan tingkat keragaman spesies yang sangat tinggi.

Merujuk pada Convention on Biological Diversity, Indonesia memiliki sekitar 10% dari seluruh tumbuhan berbunga di dunia atau sekitar 25.000 spesies, dengan sekitar 55 persen di antaranya bersifat endemik. Dari sisi fauna, Indonesia juga menjadi habitat bagi 12 persen mamalia dunia, 16 persen reptil, 17 persen burung, serta sekitar 25 persen spesies ikan global.

Potensi tersebut memberikan peluang besar bagi pengembangan berbagai industri berbasis sumber daya hayati, mulai dari pangan, farmasi, kosmetik, hingga bioenergi.

Di sektor kehutanan misalnya, Indonesia memiliki kawasan hutan produksi seluas 55,94 juta hektare. Kawasan ini menyimpan potensi besar sebagai sumber bahan baku industri bioekonomi seperti pangan, obat-obatan, kosmetika, hingga biomaterial. Namun sebagian kawasan hutan produksi masih menghadapi tantangan produktivitas akibat keterbatasan akses legal, infrastruktur, maupun pembiayaan.

Potensi serupa juga terdapat di sektor kelautan. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan potensi hasil laut Indonesia mencapai sekitar 12 juta ton per tahun. Namun produksi perikanan nasional dalam beberapa tahun terakhir baru mencapai sekitar 7,3 hingga 7,4 juta ton per tahun, menunjukkan masih adanya ruang besar untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Kontribusi sektor berbasis sumber daya hayati terhadap perekonomian nasional juga cukup signifikan. Data BPS menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 12,61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2024, dengan nilai sekitar Rp2,79 kuadriliun.

Dalam konteks perubahan iklim, pengembangan bioekonomi juga dinilai dapat memberikan kontribusi penting terhadap upaya mitigasi emisi. Laporan IPCC tahun 2019 menyebut solusi berbasis alam dan bioekonomi dapat menyumbang hingga 37% dari upaya pengurangan emisi yang dibutuhkan untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat celsius.

Bioekonomi dan Agenda Transformasi Ekonomi Nasional

Melihat potensi tersebut, pemerintah mulai menempatkan bioekonomi sebagai salah satu pilar penting dalam strategi pembangunan jangka panjang Indonesia.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, bioekonomi masuk dalam agenda transformasi ekonomi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah dari pengolahan sumber daya hayati.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan, bioekonomi diposisikan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo (Katadata/Danes)

“Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana sumber daya hayati tersebut tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi melalui inovasi teknologi dan penguatan rantai nilai,” ujarnya kepada Katadata Green, Senin (17/3/2026).

Menurut Teguh, bioekonomi menjadi bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional yang mencakup tiga agenda besar pembangunan, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, serta transformasi tata kelola.

Ketiga agenda tersebut ditopang oleh landasan supremasi hukum, stabilitas nasional, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan.

Lima Fokus dan Klaster Kebijakan Bioekonomi Nasional

Lebih jauh Teguh menjabarkan, dalam pengembangan bioekonomi nasional, pemerintah telah merumuskan sejumlah arah kebijakan strategis. Pertama, penguatan riset dasar dan terapan di berbagai bidang seperti bioteknologi pertanian, kehutanan, maritim, dan industri.

Kedua, integrasi dan penerapan hasil penelitian agar inovasi yang dihasilkan dapat langsung dimanfaatkan oleh sektor industri. Ketiga, penguatan komponen pendukung bioekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan ketersediaan bahan baku.

Keempat, pembangunan rantai nilai bioekonomi dari hulu hingga hilir agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati di dalam negeri. Kelima, peningkatan ekspor produk bioekonomi bernilai tambah tinggi.

Menurutnya, pengembangan bioekonomi juga sangat berkaitan dengan agenda hilirisasi industri yang saat ini menjadi prioritas pemerintah.

“Bioekonomi pada dasarnya adalah pendekatan hilirisasi berbasis sumber daya hayati. Kita ingin memastikan bahwa kekayaan biodiversitas Indonesia diolah menjadi produk bernilai tinggi dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem,” ulas dia.

Sebelumnya, pemerintah telah mengidentifikasi 26 komoditas prioritas dalam program hilirisasi nasional yang diumumkan dalam Sidang Kabinet Oktober 2024.

Komoditas tersebut mencakup sektor mineral, migas, serta sumber daya berbasis hayati.
Sebanyak 11 komoditas di antaranya berasal dari sumber daya hayati seperti perikanan, udang, getah pinus, kayu log, biofuel, karet, serta berbagai produk perkebunan.

Kebutuhan investasi untuk mendukung program hilirisasi hingga 2040 diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar AS. Sektor mineral dan batu bara membutuhkan sekitar US$431,8 miliar, gas bumi sekitar US$68,1 miliar, sementara sektor perikanan dan sumber daya hayati membutuhkan sekitar US$45,4 miliar.

Di kesempatan lain, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BKPM, Indra Darmawan menyebut agenda bioekonomi di Indonesia berpotensi menarik investasi hingga US$45,4 miliar.

Teguh menambahkan, peningkatan permintaan terhadap produk berbasis sumber daya hayati juga dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Ia memperkirakan, setiap peningkatan permintaan produk hayati sebesar 9 persen berpotensi meningkatkan PDB nasional hingga sekitar 10 persen.

Dalam pengembangan bioekonomi nasional, pemerintah menetapkan lima klaster prioritas yang mencakup sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Kelima klaster tersebut meliputi pangan, energi, kesehatan, kosmetik, serta jasa lingkungan.

Leonardo menjelaskan klaster ini dipilih karena memiliki potensi ekonomi besar sekaligus memanfaatkan kekayaan biodiversitas Indonesia.

“Bioekonomi tidak hanya berkaitan dengan pangan atau energi, tetapi juga sektor kesehatan, kosmetik berbasis bahan alam, hingga jasa lingkungan. Semua ini membuka peluang ekonomi baru yang sangat besar,” ujarnya.

Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sebagai Aktor Kunci

Kendati istilah bioekonomi relatif baru dalam diskursus kebijakan, praktiknya sebenarnya telah lama dijalankan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal di berbagai wilayah Indonesia.

Kelompok masyarakat ini selama berabad-abad telah mengelola sumber daya hayati secara berkelanjutan melalui praktik pertanian tradisional, pengelolaan hutan berbasis komunitas, hingga pemanfaatan tanaman obat.

Indonesia sendiri diperkirakan menjadi rumah bagi sekitar 50 hingga 70 juta masyarakat adat, atau sekitar 18–25 persen dari total populasi nasional.

Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas, Dadang Jainal Mutaqin, menegaskan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dari pengembangan bioekonomi. Dalam kerangka bioekonomi Indonesia, masyarakat memiliki setidaknya tiga peran utama: sebagai produsen berbasis komunitas, mitra industri, serta penjaga ekosistem.

Namun perlindungan terhadap masyarakat adat hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah lama dibahas belum juga disahkan.

Fiorentina menilai pengesahan RUU tersebut menjadi indikator penting dalam melihat komitmen pemerintah terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Pengesahan RUU Masyarakat Adat itu salah satu parameter utama untuk melihat bagaimana komitmen pemerintah untuk melindungi ekonomi yang lebih berkelanjutan. Kalau jaminan perlindungan hukumnya, jaminan status kepemilikan lahannya tidak diakui oleh pemerintah, itu jadi parameter bagaimana kita melihat komitmen pemerintah sebenarnya,” yakin dia.

Selain kepastian hukum, akses pasar juga menjadi faktor penting. Fiorentina menilai pemerintah perlu lebih aktif menyusun regulasi dan memfasilitasi jalur distribusi agar produk masyarakat adat dapat terserap secara optimal.

Agam Subarkah turut menyoroti pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) bagi masyarakat adat atas pengetahuan dan sumber daya hayati yang mereka kelola.

“Di beberapa negara, masyarakat adat akan mempunyai benefit tertentu. Contoh, ada industri kosmetik yang membutuhkan zat tertentu di mana zat tersebut terdapat dalam buah yang dibudidayakan oleh masyarakat adat, nah itu HAKI-nya diberikan kepada masyarakat adat dan mendatangkan nilai ekonomi bagi mereka,” katanya.

Menurutnya, selama ini relasi antara masyarakat adat dan perusahaan besar sering kali tidak seimbang.
“Selama ini kan banyak masyarakat adat yang merasa seakan-akan dicuri oleh perusahaan-perusahaan besar, dan nggak ada royaltinya. Menurutku seharusnya kita harus ke arah situ,” ujarnya.

Segudang Pekerjaan Rumah

Walaupun menawarkan potensi besar, pengembangan bioekonomi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah kerangka kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung implementasi ekonomi berbasis keberlanjutan.

CELIOS pada akhir 2024 melakukan pemetaan terhadap kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan ekonomi berkelanjutan berbasis komunitas. Hasilnya menunjukkan sebagian besar kebijakan yang ada masih belum cukup kuat untuk menopang penerapan bioekonomi secara efektif.

“Setelah kami memetakan itu ternyata datanya menunjukkan bahwa 80% kebijakan Indonesia itu belum memenuhi untuk penerapan ekonomi yang berkelanjutan,” tutur Fiorentina.

Pekerjaan rumah yang tak kalah penting, lanjut Agam, ialah membangun narasi yang lebih membumi dan mendorong pemerintah menyediakan insentif untuk laku-laku bioekonomi. Diperlukan strategi komunikasi yang kuat agar konsep ini tidak berhenti sekadar wacana, namun diterjemahkan ke dalam operasional.

Selain regulasi, tantangan lain juga berkaitan dengan koordinasi lintas sektor, pembiayaan, serta kesiapan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah sendiri mulai mencoba mengatasi tantangan tersebut melalui penyusunan roadmap bioekonomi nasional.

Bappenas menyusun roadmap pengembangan bioekonomi nasional dalam horizon lima tahun yang sekaligus diuji melalui berbagai proyek percontohan.

Pada tahap awal, pemerintah melakukan identifikasi dan pemetaan potensi bioekonomi nasional serta mendefinisikan ruang lingkup bioekonomi Indonesia. Tahap berikutnya berfokus pada penyusunan strategi nasional bioekonomi dengan mengidentifikasi sektor prioritas serta aktor utama dalam ekosistem bioekonomi.

Selanjutnya pemerintah akan mengembangkan indikator dan metodologi untuk mengukur kontribusi bioekonomi terhadap perekonomian nasional. Tahap ini diikuti dengan proses monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan serta identifikasi aktor kunci dalam pengembangan bioekonomi.

Pada tahap akhir, hasil evaluasi tersebut akan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berikutnya, termasuk rekomendasi kebijakan serta skema pembiayaan bioekonomi.

Untuk menguji konsep tersebut, sejumlah proyek percontohan telah diluncurkan pada 2 Desember 2024. Di antaranya kerja sama PT Mahorahora dan Perhutani dalam pengembangan industri gula aren serta kolaborasi PT Paragon dan PT Indika Nature dalam pengembangan jasa lingkungan.

“Pilot project ini menjadi laboratorium kebijakan. Dari situ kita bisa melihat bagaimana rantai nilai bioekonomi bekerja, siapa saja aktor yang terlibat, serta bagaimana model bisnisnya bisa direplikasi di daerah lain,” katanya.

Jika dikelola secara tepat, bioekonomi tidak hanya dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat konservasi biodiversitas, memperluas kesempatan kerja, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Seiring meningkatnya perhatian dunia terhadap isu keberlanjutan dan perubahan iklim, transformasi menuju ekonomi berbasis sumber daya hayati berkelanjutan dapat menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Pihaknya, lanjut Agam, memiliki andil dalam penyusunan peta jalan tersebut. “Dari segi level, untuk definisi, kerangka dan lain-lain itu sudah ada. Yang belum ada itu arah kebijakan (bioekonomi) kita mau dibawa ke mana, terus trajectory impactnya akan seperti apa, itu masih digodog (dikaji, dimatangkan),” ulas Agam

Bappenas sendiri mengungkapkan saat ini secara umum telah ada kebijakan terkait dengan bioekonomi, namun masih bersifat sektoral sehingga masih membutuhkan penyelarasan. Adapun terkait pendanaan, Bappenas menekankan perlunya pembiayaan inovatif seperti blended finance dan keterlibatan sektor swasta untuk agenda pembangunan berkelanjutan.

Spesifik untuk Bioekonomi, CELIOS dalam kajiannya memaparkan bahwa Indonesia memiliki banyak mesin pendanaan untuk yang dapat digerakkan.

Dengan berbagai keterbatasan dan tantangan yang dihadapi Indonesia, diperlukan adanya terobosan termasuk dalam hal arsitektur pembiayaan  agar agenda bioekonomi tidak berhenti sebagai angan-angan.