Listrik Indonesia Berlebih tapi Tetap Padam, Apa Jalan Keluarnya?

Pada pertengahan 2026, masyarakat Indonesia tengah dibuat cemas dengan adanya pemadaman bergilir. Fenomena ini menandakan adanya ketidakstabilan ketersediaan listrik. Padahal, Pulau Jawa-Bali disebut memiliki kapasitas listrik berlebih (oversupply). 

Pada Juni silam, beberapa titik di Pulau Jawa mengalami pemadaman listrik yang membuat aktivitas sosial dan ekonomi warga terhambat. Sebelumnya, Pulau Sumatera juga mengalami hal yang sama. 

Dalam keterangan persnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyebutkan bahwa pemadaman listrik di Pulau Jawa disebabkan oleh masalah teknis serta kendala pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Pada 18 Juni lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan adanya kendala mengenai pasokan batu bara kualitas sedang yang menjadi sumber energi untuk PLTU. Bahlil juga menyatakan bahwa kondisi ini berangsur ditangani.

“Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil di Istana Merdeka, Senin (22/6).

Di satu sisi, Pulau Jawa mengalami oversupply listrik. Oversupply listrik adalah kondisi ketika kapasitas pembangkit yang tersedia lebih besar daripada kebutuhan listrik yang benar-benar digunakan masyarakat dan industri. Sehingga, jumlah kapasitas pembangkit tidak menjadi persoalan saat ini.

Namun, dengan adanya kondisi oversupply, seharusnya mampu mengantisipasi pemadaman. Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa menyebutkan bahwa sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) memiliki ketersediaan cadangan daya (reserve margin) dari jumlah kapasitas pembangkit yang ada. Menurut Fabby, ketentuan reserve margin mencapai 30 persen pada sistem kelistrikan PLN harusnya memberikan jaminan keamanan pasokan pembangkit. 

“Ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab pemadaman listrik, antara lain minimnya cadangan daya, gangguan pasokan bahan bakar, jadwal perawatan pembangkit yang tidak sinkron, hingga gangguan transmisi. Investigasi menyeluruh bisa menjawab pemicu dan penyebab utama pemadaman,” Fabby, melansir dari laman IESR, Kamis (11/6).

Menurut Fabby, sistem kelistrikan Tanah Air akan terus rentan jika didominasi oleh bahan bakar fosil dan terpusat seperti saat ini. Sehingga, ketahanan energi bukan hanya terkait memiliki sumber daya domestik, tetapi mengupayakan listrik yang tersedia secara stabil ketika dibutuhkan. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia juga perlu mendorong diversifikasi sumber energi, yaitu dari energi baru dan terbarukan (EBT), serta mempercepat rencana pensiun dini PLTU.

Indonesia sebetulnya sudah memiliki basis kebijakan mendorong EBT. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, total penambahan pembangkit dan penyimpanan energi direncanakan mencapai 69,5 GW dengan pemerintah merencanakan 42,6 GW berasal dari energi baru terbarukan, 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW dari pembangkit fosil.

Khususnya pada sistem Jawa-Madura-Bali, RUPTL terbaru justru mampu mempercepat implementasi EBT. Pada periode 2025-2029, PLN masih merencanakan tambahan 7 GW EBT, 6 GW non-EBT, dan 2,1 GW storage. Sementara itu pada periode 2030-2034, tambahan kapasitas diarahkan pada 12,6 GW energi terbarukan dan 5,9 GW penyimpanan energi, tanpa tambahan pembangkit non-EBT.

Skema ini juga menunjukkan bahwa diversifikasi energi tidak hanya mengganti satu jenis pembangkit ke pembangkit lainnya. Implementasi EBT juga perlu dibarengi dengan penyimpanan dan penguatan jaringan agar pasokan dapat digunakan secara stabil. Sehingga, momentum pemadaman di Pulau Jawa menjadi titik balik untuk merealisasikan RUPTL lebih cepat.

Selain itu, seiring dengan menyediakan sumber pengganti, jaringan, dan penyimpanan, Pemerintah Indonesia dan PLN juga perlu mengatasi ketergantungan PLTU. Oleh karenanya, ketergantungan tersebut perlu dikurangi secara bertahap tanpa mengorbankan keandalan pasokan listrik.

Pensiun Dini PLTU Justru Menjadi Managemen Risiko

Pensiun dini PLTU dapat menjadi solusi akan ketergantungan Indonesia terhadap satu sumber kelistrikan. IESR mengingatkan bahwa pensiun dini PLTU perlu dilakukan secara terencana dengan tetap menjaga keandalan pasokan listrik. Setiap penutupan pembangkit perlu disertai kesiapan energi terbarukan pengganti serta mempertimbangkan stabilitas teknis sistem.

Dalam kajian bertajuk Indonesia Energy Transition Outlook 2025, IESR mencatat, sekitar 40,1 gigawatt (GW) PLTU masih aktif di Indonesia. Dari jumlah itu, rencana pensiun dini dicanangkan sebesar 6,1 GW sebelum 2030 dan tambahan 3,5 GW melalui skema early retirement hingga 2040. 

Selain itu, berdasarkan total tersebut, sebagian besar PLTU beroperasi di Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Maka, tiga provinsi itu akan menjadi daerah yang paling berisiko terdampak secara ekonomi. 

Adapun, studi bersama oleh Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), Centre of Economic and Law Studies (CELIOS), dan Trend Asia telah mengidentifikasi 20 pembangkit listrik tenaga batu bara paling beracun di Indonesia. 

Kajian berjudul Toxic Twenty: Daftar Hitam 20 PLTU Paling Berbahaya di Indonesia itu menjelaskan, bila 20 PLTU itu terus beroperasi, akan terjadi kematian dini dan kerugian ekonomi melebihi US$ 109 miliar (Rp 1.813 triliun) antara tahun 2026 dan 2050.

Kajian itu menghitung beban kesehatan akibat polusi dari 20 PLTU paling beracun, di mana sebagian besar berlokasi di Jawa, Sumatra, dan Bali. Kajian ini memperkirakan terjadi 156.000 kematian dini dan 64 juta hari kerja hilang akibat penyakit selama sisa masa operasional pembangkit tersebut.

Mengenai kajian itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat Wahyudin, atau biasa dipanggil Iwang, mengatakan Toxic Twenty menjadi representasi desakan sejumlah CSO maupun NGO kepada pemerintah untuk lekas menutup PLTU yang telah merugikan masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. 

“Apalagi Presiden Prabowo mengatakan target mencapai beralih ke EBT harus 100 persen (di perhelatan APEC CEO Summit tahun 2024). Sementara yang terjadi di lapangan, PLTU masih beroperasi dan eksplorasi tambang dan energi fosil masih terus berlangsung. Bagaimana mau mengejar 100 persen jika ini terus berlangsung. Jadi tidak relate dengan kondisi terkini,” ujarnya dalam wawancara kepada Katadata, Selasa (11/11./2025).

Nasib Cirebon 1, PLTU yang Batal Pensiun Dini

PLTU Cirebon-1 semula dicanangkan menjadi pembangkit listrik berbahan bakar fosil perdana yang akan dipensiundinikan pada 2028. Namun, Pemerintah Indonesia, sebagaimana diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, membatalkan rencana tersebut pada Desember 2025.

Kajian Katadata Insight Center (KIC) yang bertajuk Survei Dampak Rencana Pensiun Dini PLTU Cirebon 1 dalam Perspektif Transisi Berkeadilan menujukkan bahwa operasi PLTU memberikan sejumlah beban lingkungan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Kerusakan lingkungan turut mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir. Air laut yang semakin keruh dan berbau diikuti penurunan hasil tangkapan, sehingga nelayan harus melaut lebih jauh dengan biaya yang lebih besar untuk memperoleh penghasilan.

Masyarakat sekitar pun tidak merasakan manfaat ekonomi yang signifikan dengan adanya PLTU yang berkapasitas 660 megawatt ini. Pendapatan vendor dan pengemudi transportasi menurun setelah masa konstruksi berakhir, sementara UMKM tetap terdampak oleh melemahnya daya beli dan terbatasnya peluang kerja lokal.

Tidak hanya itu, warga sekitar juga mengalami gangguan kesehatan dengan adanya keluhan penyakit pernapasan seiring menurunnya kualitas udara dan air.

Hasil kajian itu mengungkap, pemerintah perlu memastikan pensiun dini PLTU Cirebon 1 disertai kebijakan transisi yang berkeadilan melalui penyediaan pelatihan dan alih keterampilan bagi karyawan PLTU. 

“Kebijakan transisi perlu juga menyentuh pelaku usaha terdampak, dengan fokus pada sektor energi terbarukan, ekonomi hijau, dan pengembangan potensi ekonomi lokal,” tulis kajian tersebut.  

Selain itu, pendekatan transisi juga harus berbasis komunitas dan tidak terpusat pada pemerintah desa saja. Pelibatan kelompok masyarakat, koperasi, nelayan, perempuan, dan pemuda perlu diperkuat agar perencanaan dan pelaksanaan program benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal serta mendorong rasa kepemilikan bersama dalam proses transisi energi.

Selain itu, pensiun dini PLTU perlu diiringi rehabilitasi lingkungan, dukungan berkelanjutan bagi UMKM, serta pengembangan ekonomi pesisir yang ramah lingkungan. Sejumlah upaya itu perlu dilakukan untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. 

Di samping itu, seluruh upaya tersebut harus ditopang oleh skema kompensasi yang adil, transparan, mudah diakses, dan inklusif. Ini dilakukan agar pemerintah mampu melindungi pekerja formal, pelaku usaha kecil, dan kelompok rentan yang terdampak langsung oleh penghentian operasi PLTU.