Dalam lima tahun terakhir, akses internet di Indonesia terus meluas, sementara kemampuan jaringan juga meningkat. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet nasional pada 2020 di angka di 73,7 persen. Dalam lima tahun naik menjadi 80,66 persen di 2025.
Sementara dalam survei terbaru periode 1 Februari hingga 15 Maret 2026, APJII mencatat jumlah penduduk yang terkoneksi internet mencapai 235.261.078 jiwa dengan tingkat penetrasi sebesar 81,72 persen.
Perkembangan Internet Indonesia | ||
| Tahun | Penetrasi Internet | Jumlah Pengguna |
| 2022 | 77,01% | 210,03 juta |
| 2023 | 78,19% | 215,63 juta |
| 2024 | 79,50% | 221,56 juta |
| 2025 | 80,66% | 229,43 juta |
Sumber: APJII, diolah dari berbagai publikasi
Performa jaringan internet di Indonesia pun terus menunjukkan perbaikan. Menurut data Speedtest Intelligence dari Ookla, nilai tengah atau media dari kecepatan unduh secara nasional meningkat dari 17,54 Mbps di kuartal II 2022 menjadi 30,5 Mbps di kuartal II 2025.
Pada periode yang sama, angka media dari kecepatan unggah juga mengalami peningkatan dari 10,32 Mbps menjadi 13,93 Mbps. Peningkatan ini menunjukkan komitmen yang berkelanjutan untuk memperbarui dan meningkatkan jaringan di seluruh negeri.
Adapun merujuk data dari Kementerian Komunikasi dan Digital, rata-rata kecepatan unduh mobile broadband pada 2025 mencapai 63,51 Mbps berdasarkan pengukuran di 35 ibu kota provinsi. Sementara rata-rata fixed broadband mencapai 51,84 Mbps berdasarkan pengukuran di 20 kota. Kedua angka tersebut telah melampaui target pemerintah masing-masing sebesar 50 Mbps dan 37 Mbps.
Memperluas Konektivitas Digital
Manfaat internet yang telah dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah tidak lepas dari andil pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Ini merupakan fondasi penting untuk menopang keandalan dan perluasan jangkauan internet di Indonesia. Ekosistemnya antara lain mencakup jaringan serat optik, menara telekomunikasi, BTS, hingga konektivitas satelit.
Untuk jaringan serat optik, pemerintah telah membangun Palapa Ring sebagai jaringan tulang punggung (backbone) sepanjang 12.000 kilometer. Infrastruktur ini dirancang untuk membentuk jaringan backhaul yang menghubungkan berbagai wilayah sekaligus mendukung pemerataan akses broadband.
Broadband atau jalur lebar merupakan teknologi transmisi data berkecepatan tinggi yang memungkinkan pengiriman frekuensi data besar secara simultan melalui satu media komunikasi. Ini sangat bermanfaat bagi pengguna harian, rumahan, atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain jaringan fiber, ada menara telekomunikasi dan BTS sebagai penghubung jaringan dengan pengguna akhir. Salah satu pelaku industri yang turut membangun fondasi konektivitas di tanah air adalah PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
Hingga Semester I 2026, Mitratel mengelola 59.239 kabel fiber optik fisik dan 74.779 kilometer fiber optik tersewa (billable). Jumlah tersebut membuat Mitratel menguasai 47 persen pangsa pasar industri menara telekomunikasi dan 54 persen pangsa pasar pengadaan serat optik. Infrastruktur Mitratel juga telah dimanfaatkan oleh 63.866 tenant.
Adapun infrastruktur Mitratel tersebar di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua. Jangkauan tersebut tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Mitratel menyebut portofolio infrastrukturnya tersebar secara strategis di seluruh Indonesia.
| Sebaran Infrastruktur Mitratel | ||
| Wilayah | Menara (unit) | Kabel Fiber Optik (km) |
| Sumatera | 11.735 | 12.734 |
| Jawa | 16.604 | 27.625 |
| Kalimantan | 3.902 | 5.079 |
| Sulawesi | 3.772 | 10.604 |
| Bali-Nusa Tenggara | 2.702 | 1.852 |
| Maluku-Papua | 1.848 | 1.345 |
Mitratel dalam laporan tahunannya menegaskan komitmen pembangunan di wilayah 3T dan perannya sebagai development agent untuk mendukung akses telekomunikasi di daerah prioritas.
Sebagai penyedia infrastruktur digital, Mitratel mendukung percepatan program Internet Rakyat melalui pengembangan solusi fixed wireless access (FWA). Selain FWA berbasis jaringan serat optik, Mitratel juga mengusulkan penambahan kegiatan usaha power-as-a-service (PaaS).
Dalam keterangan tertulis di awal Mei tahun ini, Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko menuturkan bahwa pengembangan ekosistem terintegrasi, termasuk FWA dan PaaS, merupakan langkah strategis untuk mendorong pemerataan konektivitas digital di tanah air.
Ia menuturkan, pendekatan ini tidak hanya menghadirkan akses internet yang berkualitas dan terjangkau, tetapi juga memastikan ketersediaan energi yang andal untuk mendukung operasional jaringan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur kelistrikan.
Infrastruktur Telekomunikasi untuk Menggerakkan Ekonomi
Pengamat Telekomunikasi Heru Sutadi menilai perkembangan infrastruktur telekomunikasi sudah cukup baik. Namun, tantangan pembangunan kini tidak lagi hanya menyangkut ketersediaan jaringan, tetapi juga kualitas koneksi.
“Awalnya kan orang bicara ‘yang penting ada sinyal’, tapi kan sinyal saja enggak cukup, harus sinyal yang berkualitas,” ujar Heru kepada Katadata, Jumat (14/8/2026).
Meski demikian, ia mengakui, pembangunan infrastruktur di wilayah 3T memiliki tantangan besar seperti akses yang terbatas, tingginya biaya investasi, hingga risiko keamanan yang mengintai para pekerja.
Oleh karenanya, kerja sama antara pemerintah dan perusahaan telekomunikasi menjadi hal yang strategis. Heru menjelaskan, ketika pemerintah memiliki keterbatasan maka operator dan perusahaan telekomunikasi mengambil perannya.
“Sepanjang sejarah, Indonesia ini banyak dibangun oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Sampai sekarang juga terjadi, misal mau membangun 5G itu kan negara enggak membangun, yang membangun ya mereka (penyedia layanan telekomunikasi),” tutur Heru.
Ke depannya, Heru menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi jangan berhenti pada pembangunan fisik, namun memastikan konektivitasnya prima sehingga bisa memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat.
“Pekerjaan rumah selanjutnya tidak lagi bicara berapa kecepatan internet, berapa BTS yang dibangun, tapi bagaimana infrastruktur ini menggerakkan roda ekonomi masyarakat, meningkatkan pendidikan, memperbaiki layanan publik dan kesehatan,” terangnya.
Membuka Jalan Ekonomi Digital Daerah
Laporan East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2026 bertema Penguatan Pembangunan Nasional Melalui Pemberdayaan Teknologi Digital mencatat 47 dari 50 indikator daya saing digital mengalami peningkatan, sementara skor median nasional naik dari 38,8 pada 2025 menjadi 42,2 pada 2026.
Perkembangan tersebut menunjukkan semakin pentingnya konektivitas sebagai fondasi bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi digital. Konektivitas ini tidak lepas dari maraknya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di berbagai wilayah.
Di Kabupaten Tanggamus, Lampung, pemerintah daerah sangat sadar akan pentingnya infrastruktur telekomunikasi dan akses internet untuk mengembangkan berbagai potensi pertanian, perikanan, pariwisata, hingga produk UMKM.
Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi mengatakan, potensi saja tidak cukup jika informasi mengenai potensi tersebut tidak sampai kepada calon pengunjung maupun pasar.
Promosi tidak lagi hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut atau media konvensional, tetapi dapat dilakukan melalui konten digital yang menjangkau calon wisatawan di berbagai wilayah. Konektivitas internet dapat menjadi jembatan untuk membawa potensi tersebut keluar dari Tanggamus.
“Saya yakin semua potensi yang ada harus diekspos ke luar. Informasinya harus disampaikan dengan baik agar bisa menarik minat masyarakat,” ujarnya kepada Katadata.
Hal serupa diutarakan Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia. Dalam rangka mendorong ekonomi domestik, Pemerintah Kota Serang melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya Surosowan Run yang menjadi kegiatan olahraga sekaligus sebagai sarana memperkenalkan potensi kawasan Banten Lama.
“Pekerjaan rumah kita adalah bagaimana kemudian potensi tersebut bisa dipromosikan dan disosialisasikan dengan baik. Dengan begitu, semakin banyak orang datang dan mengikuti kegiatan yang ada,” kata Nur Agis.
Konektivitas internet kemudian mendukung peserta untuk ikut menyebarkan pengalaman mereka melalui media sosial. “Kami bisa memfasilitasi peserta untuk membuat dan membagikan konten selama mengikuti kegiatan Surusowan Run. Mereka bisa mem-posting apa yang mereka lakukan selama kegiatan,” kata Nur.
Dampaknya diharapkan berlanjut ke sektor ekonomi. Semakin banyak orang datang, semakin besar pula peluang transaksi bagi UMKM, hotel, restoran, dan usaha lainnya. “Targetnya bagaimana mendatangkan lebih banyak orang sehingga menghidupkan berbagai sektor ekonomi,” ujar Nur.
Sementara di Medan, infrastruktur telekomunikasi dan jaringan internet dimanfaatkan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan, pemerintah tengah mendorong konsep Medan Satu Data.
Data masyarakat nantinya tidak hanya digunakan untuk administrasi, tetapi juga untuk melihat kondisi ekonomi, potensi UMKM, kebutuhan bantuan, hingga peluang investasi di setiap wilayah. “Jadi kita ingin melihat, misalnya, di mana ada potensi UMKM. Jangan hanya menerka-nerka, harus menjadi data riil,” ujar Rico.
Digitalisasi juga masuk ke pengelolaan penerimaan daerah melalui Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization (QRESTO). QRESTO merupakan sistem split-billing yang menggabungkan QRIS dengan mekanisme pemisahan pembayaran.
Ketika konsumen membayar di restoran atau kafe menggunakan QRIS, bagian untuk restoran dan pajak daerah dapat langsung dipisahkan sehingga bagian pajak langsung masuk ke pemerintah daerah.
Pemanfaatan internet di Kota Medan juga diarahkan untuk membuat layanan pemerintah lebih sederhana dan dekat dengan keseharian masyarakat. Pemerintah Kota Medan tengah mendorong pemanfaatan WhatsApp yang terintegrasi dengan AI untuk menerima laporan masyarakat.
“Digitalisasi bukan hanya soal membuat banyak aplikasi, tetapi bagaimana teknologi tersebut benar-benar menyelesaikan persoalan,” kata Rico.
Berkaca dari tiga daerah tersebut, infrastruktur telekomunikasi memegang peran krusial sebagai fondasi utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tanpa konektivitas yang merata dan andal, berbagai potensi lokal maupun inovasi tata kelola pemerintahan tidak dapat terakselerasi secara optimal.
Editor: Anshar Dwi Wibowo



