Buat ringkasan dengan AI Komedian tunggal asal Malang, Dewangga Pribaditya, mempertanyakan keakuratan data pemerintah ketika mengecek status desil keluarganya. Lewat sebuah video TikTok, dia mengungkapkan keluarganya masuk sebagai desil 10 atau tingkat paling sejahtera, berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Padahal, bulan ini pemasukanku sekitar Rp1,5 juta, kok iso desil sepuluh, ini pemerintah cara ngitungnya gimana?” ujar Dewangga menggunakan campuran bahasa Indonesia dan Jawa dalam videonya, dikutip Rabu, 19 Agustus 2026.
Dia mengaku tidak memiliki rumah, mobil, bahkan sepeda. Bahkan selama ini, dia lebih banyak menganggur ketimbang tampil di atas panggung. Alhasil, dia tidak memiliki pendapatan tetap.
Dewangga tidak sendirian yang heran dengan cara pemerintah menetapkan status perekonomian keluarga mereka. Ada yang merasa perekonomiannya lebih rendah dari status desil. Ada pula yang heran karena dianggap tidak sejahtera, karena masuk desil 1-4. Padahal, mereka merasa kehidupannya berkecukupan.
Perbincangan mengenai desil ramai seiring rencana pemerintah membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite. Nantinya, penduduk yang masuk dalam kelompok desil 9 dan 10 akan dilarang membeli Pertalite.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksikan, pembatasan pembelian Pertalite bakal menghemat anggaran subsidi hingga 10%. Pembatasan berdasarkan desil memastikan penyaluran BBM bersubsidi akan tepat sasaran.
“Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu, itu saja,” katanya, Kamis, 20 Agustus 2026.
Tak ada yang salah dengan kebijakan pembatasan BBM subsidi bagi kelompok paling sejahtera. Negara tetangga Malaysia sudah melakukannya. Masalahnya, pengelompokan berdasarkan desil di Indonesia masih banyak ketidakakuratan.
Desil Tidak Dihitung dari Pendapatan Langsung
Desil adalah pembagian penduduk atau keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya menjadi 10 tingkatan kelompok, yakni dari desil 1-10. Jumlah masing-masing kelompok ini sama besar, masing-masing 10% dari total penduduk. Pengelompokannya diurut dari yang paling miskin (desil 1) hingga sangat kaya (desil 10). Di Indonesia, pengelompokan kesejahteraan penduduk ini dicatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Idealnya, pengelompokan desil dilakukan dengan membagi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendapatan. Di negara maju, cara ini lebih mudah dilakukan karena porsi pekerja formalnya yang tinggi. Artinya, penghasilan setiap penduduk tercatat di sistem dan menjadi data administrasi negara.
Di negara berkembang seperti Indonesia, sebagian besar pekerjanya tidak tercatat karena beroperasi di sektor informal. Berdasarkan definisi Organisasi Buruh Internasional (ILO), porsi pekerja informal Indonesia bahkan mencapai 81%. Ini membuat sistem pembagian desil berdasarkan pendapatan sulit dilakukan.
Mengutip penelitian Banerjee dkk. (2020), negara berkembang membagi desil dengan pengujian berbasis proksi atau proxy means test. Alih-alih mengukur dari tingkat pendapatan, pembagian desil dilihat dari indikator pengganti yang dapat mewakili tingkat kesejahteraan, seperti kepemilikan rumah dan kendaraan, konsumsi listrik, hingga tingkat pendidikan.
Di Indonesia, pengumpulan berbagai indikator ini dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) lewat Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang terakhir dilaksanakan pada 2022. BPS mengumpulkan data dari 39 variabel dengan mendatangi 90 juta lebih rumah tangga. Regsosek merupakan basis data utama dalam DTSEN.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Arief Anshory Yusuf menjelaskan indikator-indikator yang dikumpulkan dalam Regsosek ini diubah menjadi perkiraan skor kesejahteraan lewat model statistik.
“Misalnya, dari 1 juta data kita menemukan orang dengan aset dan kondisi tertentu rata-rata punya pengeluaran sekian. Pola tersebut kemudian digunakan untuk memperkirakan kesejahteraan orang lain,” kata Arief kepada Katadata, Selasa, 18 Agustus 2026.
Menurut dia, pendekatan ini memang tidak ideal, tetapi ini kompromi terbaik yang tersedia. Yang perlu diingat, lanjutnya, desil ini bukan pengukuran, melainkan estimasi yang selalu mengandung kesalahan. Sehingga, pengelompokan desil tidak bisa diklaim sepenuhnya benar juga.
BPS sebenarnya berencana menggabungkan data Sensus Ekonomi tahun ini dalam DTSEN agar datanya yang dihasilkan lebih akurat. Meskipun, tingkat akurasinya tidak sempurna karena ada perbedaan cakupan sektor usaha, periode dan metode pendataan, serta risiko kesalahan pemadanan data penduduk.
Dua Sisi Kontroversi Pengelompokan Desil
Arief, yang juga Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), melihat ada dua sisi dalam penolakan masyarakat terkait pengelompokan desil. Pertama, terkait dengan kemungkinan ketidakakuratan data yang memang besar.
“Ada banyak hal yang memengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga tetapi tidak tertangkap dalam variabel. Misal, Anda masih menanggung utang besar, atau sebaliknya Anda baru mendapatkan warisan,” ujarnya.
Ketidakakuratan model DTSEN juga terlihat dari penyaluran bantuan sosial yang masih banyak salah sasaran. Ada exclusion error yaitu ketika kelompok yang berhak tidak menerima bantuan, dan inclusion error ketika kelompok yang tidak berhak justru menerima bantuan.
DEN menemukan dua jenis kesalahan ini terjadi di empat program bantuan sosial pemerintah, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
PKH, BPNT, dan PIP bahkan memiliki exclusion error di atas 70%, sementara PBI BPJS memiliki exclusion error sebesar 42,6%. Keempat program memiliki inclusion error yang cenderung mirip yaitu sekitar 40%.
Sebagai catatan, tingginya exclusion error di PKH, BPNT, dan PIP tidak hanya karena keterbatasan model statistik. Anggaran ketiga program ini juga belum cukup untuk menjangkau seluruh kelompok yang berhak menerima bantuan.
Kedua, Arief menilai banyak orang tidak sadar mereka termasuk dalam 10% penduduk dengan kesejahteraan tertinggi. Menurutnya, ini sesuatu yang alamiah karena kebanyakan orang hanya melihat kehidupan di sekitarnya.
“Mobil kita Kijang, lihat sebelah Ferrari, lalu merasa kita biasa-biasa saja. Padahal di tempat lain di Indonesia, ada orang yang untuk mobilitas sehari-hari masih mengandalkan jalan kaki,” katanya.
Jika mengacu data Susenas Maret 2025, dia mengungkapkan batas bawah untuk masuk desil 10 adalah pengeluaran Rp2,8 juta per orang per bulan. Untuk pengeluaran rumah tangga tinggal dikali empat, menjadi Rp11 juta per keluarga per bulan.
Batas bawah ini tidak bisa dibilang rendah juga. Ini memang realitas seluruh penduduk Indonesia, bukan hanya kota-kota besar. “Dari Papua sampai Menteng, satu desil isinya sekitar 28 juta orang. Jadi desil 10 memang tidak ‘elite-elite amat’,” ujarnya.
BBM Subsidi Tetap Perlu Dibatasi
Meski ada masalah dalam pengelompokan desil, rencana pembatasan BBM subsidi memang tetap perlu dilakukan. Apalagi, kenaikan harga minyak tahun ini telah menyebabkan melonjaknya anggaran subsidi.
Perhitungan DEN menemukan penyaluran subsidi energi lebih banyak dinikmati 60% kelompok terkaya dibandingkan dengan 40% kelompok termiskin. Tidak hanya BBM, ini juga terjadi pada subsidi LPG dan listrik.
Laporan Bank Dunia pada Juni 2026 juga mencatat 20% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi atau desil 9-10 menikmati lebih dari setengah subsidi BBM di Indonesia. Ini terjadi karena dua kelompok ini yang cenderung memiliki kendaraan pribadi.
Meski menyoroti desil 9-10 dalam laporannya, Bank Dunia tidak menyarankan hanya membatasi dua kelompok tersebut. Ada tiga langkah yang dapat diambil pemerintah dalam mereformasi subsidi.
Pertama, perlu ada penyesuaian harga untuk mengurangi selisih BBM subsidi dan nonsubsidi. Kedua, berikan bantuan langsung tunai untuk 40% rumah tangga termiskin demi menyeimbangi dampak kenaikan harga. Ketiga, pemerintah perlu mengalihkan anggaran dari penghematan subsidi ke perlindungan sosial, investasi publik, dan dukungan untuk kelompok rentan.
“Penghematan fiskal dari pendekatan ini akan berkelanjutan, penghematannya sekitar 1,3% PDB pada dua tahun pertama dan meningkat menjadi 2,1% setelah harga menyesuaikan,” tulis laporan tersebut.
Menurut Bank Dunia, pemerintah perlu melakukan penerapan secara bertahap dengan komunikasi publik yang jelas, serta memastikan kesiapan sistem penyaluran melalui DTSEN. Transparansi penggunaan hasil penghematan juga perlu untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Editor: Reza Pahlevi
