Buat ringkasan dengan AI Sabtu dini hari, 5 September 2026, warga Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten terbangun dari lelap. Erupsi Gunung Anak Krakatau menyebabkan rumah-rumah mereka bergetar. Video yang beredar di media sosial menunjukkan, kaca jendela di sejumlah rumah retak dan warga pun berhamburan keluar rumah.
Geliat Anak Krakatau ini yang terbesar sejak beberapa tahun terakhir. Abu erupsi bahkan sempat membumbung hingga 15 km dan menyebar dibawa angin ke berbagai wilayah. Aktivitas penerbangan pun terganggu. Kementerian Perhubungan terpaksa menghentikan operasional Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah Provinsi Jakarta, Banten, dan Lampung memerintahkan sekolah menggelar pembelajaran jarak jauh bagi murid-murid.
Anak Krakatau tak sendirian. Dalam waktu berdekatan, Gunung Ibu di Halmahera, Semeru di Jawa Timur, Lewotobi Laki-laki dan Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Merapi di Jawa Tengah juga menunjukkan peningkatan aktivitas erupsi.
Tak cuma erupsi gunung, di NTT, masyarakat Flores hampir setiap hari merasakan gempa. Sebulan setelah gempa magnitudo 7,8 yang menewaskan 129 orang pada 15 Agustus lalu, lebih dari 11.000 gempa susulan tercatat melanda pulau tersebut.
Deretan bencana ini kembali mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia hidup di Cincin Api. Letusan gunung api dan gempa bumi adalah risiko yang terus mengintai, sehingga mitigasi dan penanggulangan bencana perlu disiapkan secara serius.
Hidup di Antara Gunung Api dan Gempa Bumi
Aktivitas vulkanik yang terjadi dalam sepekan terakhir adalah satu dari ribuan kali erupsi yang terjadi di Tanah Air. Hingga 8 September, Kementerian ESDM mencatat ada 4.699 kali erupsi gunung api.
Gunung Anak Krakatau bukan yang paling aktif, melainkan Semeru dan Ibu yang paling sering bergejolak. Semeru tercatat sudah mengalami erupsi 1.813 kali, sedangkan Ibu sebanyak 1.510 kali.
Ada delapan gunung api berstatus Siaga III yang berarti peningkatan aktivitas vulkanik lebih nyata dan disertai erupsi besar. Kedelapan gunung ini adalah Anak Krakatau, Awu, Bur Ni Telong, Ili Lewotolok, Lewotobi Laki-Laki, Merapi, Semeru, dan Sinabung.
Jumlah gunung berstatus Siaga III pada tahun ini lebih sedikit dari 2024 dan 2025 yang masing-masing sebanyak 14 dan 10 gunung.
Selain gunung api, gempa bumi dengan kekuatan lebih dari magnitudo 5 juga kerap menggoyang Indonesia. Pada 2026, United States Geological Survey (USGS) mencatat 196 gempa bumi di atas M 5,0 di Indonesia per 8 September.
Kejadian gempa tahun ini kebanyakan berpusat di Flores, Nusa Tenggara Timur, dan sejumlah kepulauan di Maluku Utara. Gempa bumi terkuat tahun ini mencapai M 7,8 yang terjadi di Flores pada 15 Agustus 2026.
Kondisi ini merupakan konsekuensi hidup di kawasan Cincin Api Pasifik. Namun, tingginya ancaman tidak otomatis berujung bencana besar jika daerah memiliki kapasitas menghadapi risiko yang memadai.
Studi Kusumastuti dkk. (2023) menunjukkan kesiapsiagaan ditentukan antara lain oleh kapasitas, koordinasi, infrastruktur, rencana bencana, dan sistem peringatan dini. Karena itu, risiko bencana perlu dilihat dari dua sisi: daerah yang paling rawan dan kesiapan mereka menghadapi ancaman.
Kesiapan Daerah Hadapi Risiko Bencana Geologis
Masyarakat yang tinggal di daerah rawan gempa atau berdekatan dengan gunung api memiliki risiko bencana lebih tinggi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 342 kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi bencana gempa bumi dan/atau letusan gunung.
BNPB menyusun indeks risiko dengan memperhitungkan tiga komponen utama, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah. Ketiga komponen tersebut digunakan untuk menghitung potensi risiko bencana, yang meliputi sebaran bahaya, potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, serta kapasitas penanggulangan bencana.
Berdasarkan indeks tersebut, 263 kabupaten/kota memiliki risiko tinggi dari gempa bumi dan 73 memiliki risiko tinggi gempa bumi dan letusan gunung api. Sisanya, enam daerah hanya memiliki risiko tinggi dari letusan gunung api.
Sebagai contoh, kabupaten/kota seperti Serang, Pandeglang, dan Lampung Selatan di sekitar Gunung Anak Krakatau memiliki risiko bencana letusan gunung tinggi. Sementara, hampir seluruh kabupaten/kota di Papua memiliki risiko bencana gempa bumi tinggi.
BNPB turut mengukur indeks ketahanan daerah (IKD) untuk mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Mereka menilai kesiapan kebijakan dan kelembagaan, pemetaan risiko, upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, hingga kemampuan daerah menangani kondisi darurat dan pulih setelah bencana. Daerah dengan kapasitas rendah berarti belum memenuhi sejumlah aspek tersebut.
Dari 474 kabupaten/kota yang diukur BNPB, 173 daerah memiliki kapasitas menghadapi bencana rendah. Dari jumlah tersebut, 121 daerah di antaranya memiliki risiko gempa bumi dan/atau letusan gunung yang tinggi.
Salah satu daerah dengan kapasitas menghadapi bencana rendah dan berisiko tinggi adalah Halmahera Utara. Ada dua gunung api aktif di sana, Gunung Ibu dan Dukono. Pada tahun ini, Ibu sudah erupsi 1.510 kali dan Dukono 230 kali. Perairan dekat Halmahera Utara juga sempat mengalami gempa M 6,2.
Dalam penelitiannya pada 2017, antropolog kebencanaan Universitas Gadjah Mada Esti Anantasari mengatakan, kelemahan pemerintah daerah dalam menghadapi risiko bencana ada pada regulasi, perencanaan strategis, pengendalian pembangunan, serta pendidikan dan pelatihan.
“Ada kebutuhan perbaikan dalam memahami bahaya dan risiko dan aktivitas pengurangan risiko,” tulis Esti dan tim penelitinya.
Salah satu pengecualian adalah Kabupaten Magelang yang kapasitas daerahnya tergolong tinggi, yang rutin menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi. Sistem kebencanaan Magelang telah terbentuk, terutama setelah erupsi besar Merapi pada 2010.
Hasil penilaian IKD menunjukkan enam dari tujuh prioritas penanggulangan bencana mendapat skor tertinggi, mulai dari kebijakan dan perencanaan risiko hingga mitigasi dan pemulihan. Pemkab Magelang juga membangun puluhan sistem peringatan dini, 84 Desa Tangguh Bencana, skema evakuasi desa bersaudara, serta jaringan relawan hingga kecamatan.
Kepastian Anggaran dan Kesiapan Mitigasi
Minimnya anggaran menjadi salah satu penyebab tingginya risiko dan terbatasnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Ini terlihat dari pagu anggaran BNPB dalam APBN 2026.
Mengutip Databoks, anggaran BNPB turun dari realisasi Rp4,47 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp491 miliar pada 2026. Anggaran memang rencananya dinaikkan menjadi Rp1 triliun pada RAPBN 2027, tetapi angka ini pun masih lebih kecil daripada anggaran 2022-2025.
Di tingkat daerah, penurunan anggaran untuk bencana dapat terlihat dari nilai belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD kumulatif nasional. BTT disiapkan tiap tahun untuk keadaan darurat serta keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi, seperti penanggulangan bencana.
Pada 2026, nilai anggaran BTT sebesar Rp6,97 triliun dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. Nilai anggaran ini merupakan yang terendah selama 2021-2026.
Ahli mitigasi bencana sekaligus mantan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, keterbatasan anggaran membuat pemda sering terlambat melakukan respons darurat saat terjadi bencana.
Dia menambahkan, seharusnya anggaran kebencanaan, baik di daerah maupun pusat, tidak bergantung pada belanja keadaan darurat. Idealnya, anggaran mencakup kebutuhan untuk seluruh siklus bencana, dari mitigasi hingga rekonstruksi.
“Secara prinsip, semakin kuat investasi pada mitigasi dan kesiapsiagaan, semakin kecil ketergantungan kita terhadap anggaran darurat ketika bencana terjadi,” kata Daryono kepada Katadata, Jumat, 11 September 2026.
Presiden Prabowo Subianto mengakui kurangnya anggaran kebencanaan, terutama untuk mitigasi. “Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” kata Prabowo dalam konferensi video, Senin, 7 September 2026.
Meski begitu, Daryono memperingatkan kapasitas tinggi tidak hanya dibangun dengan menambah anggaran. Yang perlu dibangun adalah sistem ketahanan daerah secara menyeluruh.
Menurut dia, pendekatannya juga harus berbasis risiko lokal. Targetnya bukan semua daerah memiliki peralatan yang sama, tetapi setiap daerah memiliki kapasitas yang sesuai dengan profil risikonya.
“Daerah rawan tsunami tentu berbeda kebutuhannya dengan daerah rawan banjir, longsor, kekeringan, gempa, atau karhutla,” ujarnya.
Editor: Reza Pahlevi
