ANALISIS DATA

Potensi Besar Energi Terbarukan Turunkan Emisi di Indonesia


Dimas Jarot Bayu

19 Maret 2021, 16.00

Foto:

Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang besar, tapi pemanfaatannya masih sangat rendah. Padahal energi terbarukan merupakan kontributor utama untuk mencapai target penurunan emisi karbon 2030.


Indonesia mematok target tinggi untuk menurunkan emisi karbon. Namun rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menghambat pemenuhan target tersebut, terutama di sektor energi.

 Dalam Perjanjian Paris 2016, Indonesia menargetkan penurunan emisi karbon dioksida (CO2) sebesar 29% dengan usaha sendiri (CM1) pada 2030. Sedangkan jika mendapatkan bantuan internasional (CM2) sebesar 41%.

Pada tahun itu, emisi yang dihasilkan Indonesia diperkirakan mencapai 2.869 juta ton CO2. Artinya, volume emisi yang perlu diturunkan mencapai 834 juta ton setara CO2 (CO2e) jika dilakukan sendiri dan 1.081 juta ton CO2e jika mendapatkan bantuan internasional (CM2).

Seperti terlihat dalam tabel di bawah, target penurunan emisi di sektor energi sebesar 314 juta CO2e (CM1) dan 398 juta ton CO2e (CM2). Adapun hingga 2020, realisasi penurunannya baru 20,5%. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dapat mempercepat penurunan emisi. Apalagi EBT menjadi kontributor utama penurunan emisi di dalam negeri.

Pada 2020, misalnya, penurunan emisi dari pemanfaatan EBT mencapai 34,3 juta ton CO2e. Jumlah tersebut mencapai 53% dari total penurunan emisi di sektor energi yang mencapai 64,4 juta ton CO2e. 

 

Padahal Indonesia memiliki potensi besar EBT. Data Kementerian ESDM menyebutkan, potensinya mencapai total 417,8 gigawatt (GW). Namun pemanfaatannya masih sangat rendah, yakni hanya 2,5% atau sekitar 10,4 GW.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, salah satu kendala dalam pemanfaatan EBT terkait biayanya yang besar. Untuk bisa mencapai target pada 2030, Indonesia setidaknya membutuhkan dana sebesar US$ 167,2 miliar atau sekitar Rp 2.400 triliun untuk pengembangan EBT sejak 2019.

Masalahnya, daya tarik investasi EBT di Indonesia masih rendah. Bahkan, kalah dari beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Filipina, Vietnam, dan Thailand. Berdasarkan Indeks Daya Tarik Negara Energi Terbarukan (RECAI) yang dikeluarkan EY pada November 2020, Indonesia tak masuk dalam daftar 40 negara teratas. Padahal, Indonesia sempat menempati peringkat 38 dengan skor sebesar 49,9 pada November 2019.

  

 

Kondisi inilah membuat Indonesia kesulitan berkompetisi dengan negara lain dalam menggaet investasi EBT. “Di sektor energi terbarukan, maka kompetisinya adalah masalah pendanaan,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam acara Katadata Future Energy: Tech and Innovation 2021 pada Senin, 8 Maret 2021.

Di samping pendanaan, infrastruktur kelistrikan di tanah air juga belum siap dengan sifat pembangkit EBT yang interemittent alias sumber listriknya tidak tersedia terus menerus. Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), contohnya, harus bergantung kepada kecepatan angin. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) bergantung pada debit air. Sementara, PLTS bergantung pada intensitas sinar matahari.

Lebih lanjut, Arifin mengatakan, pembangkit EBT umumnya berada di lokasi yang jauh dari pusat beban. Hal tersebut membuat proses pembangunan memakan waktu cukup lama karena harus memperhitungkan proses perizinan hingga kendala geografis. “Sehingga perlu dukungan sarana, seperti jaringan yang harus disiapkan. Ini adalah suatu keharusan yang harus kami lakukan lima tahun ke depan,” kata Arifin.  

 

Hambatan investasi di sektor EBT lainnya adalah regulasi. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Bappenas Yahya Rachmana Hidayat mengatakan, hal ini terlihat dari adanya aturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk pembangunan PLTS yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2017.

Lewat aturan tersebut, pemerintah mewajibkan 60% komponen modul surya lokal yang berlaku mulai Januari 2019. Menurut Yahya, aturan tersebut sulit untuk dicapai. “Mengingat sebagian besar komponen PLTS merupakan produk impor,” ujar Yahya dalam Katadata Future Energy Tech and Innovation Forum 2021, Selasa (9/3).

Masalah lahan dan kualitas SDM yang belum merata adalah faktor lain yang menyebabkan investasi EBT sulit tercapai. Pemerintah perlu memperbaiki semua persoalan tersebut untuk mencapai target penurunan emisi pada 2030.

Menurut Arifin Tasrif, pemerintah telah menyiapkan beberapa solusi. Misalnya penyiapan peraturan presiden tentang tarif listrik EBT. Nantinya tarif akan ditentukan berdasarkan skala, ukuran, sampai kapasitasnya. “Selama ini investasi kita dianggap belum menarik karena terlalu mahal,” kata Arifin.

Pemerintah juga akan memberikan berbagai insentif untuk pengembangan EBT, salah satunya terkait pemanfaatan lahan. Yahya mengatakan, pengembangan pembangkit EBT nantinya dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah, lahan bekas tambang, hingga lahan tidak produktif agar biayanya lebih murah.

Adapun, Yahya menilai perlu ada penyesuaian regulasi untuk pengembangan EBT di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan TKDN. Sejalan dengan itu, dia menyebut bakal ada insentif fiskal dan non-fiskal untuk pengembangan industri EBT demi menekan harga komponen dan memenuhi aturan TKDN.

Terkait masalah kualitas SDM, Yahya menyebut pemerintah terus mendorong peningkatan kompetensi terkait teknologi EBT melalui vokasi. “Kita harus bisa melakukan lompatan-lompatan dalam rangka pembangunan vokasi yang terkait teknologi di bidang EBT,” kata Yahya.

Editor: Aria W. Yudhistira