Analisis | Pukulan Ganda Industri Rokok di Masa Pandemi - Analisis Data Katadata
ANALISIS DATA

Pukulan Ganda Industri Rokok di Masa Pandemi


Dimas Jarot Bayu

8 September 2021, 17.09

Foto: Joshua Siringo ringo/ Ilustrasi/ Katadata

Industri hasil tembakau ikut terpukul dampak pandemi Covid-19 seiring penurunan konsumsi rokok. Pemicunya selain alasan kesehatan, faktor ekonomi akibat berkurangnya pendapatan. Rencana pemerintah menaikkan cukai bakal makin memukul industri rokok.


Tak ada lagi asap rokok yang mengepul dari mulut Fadia (25 tahun) semenjak pandemi Covid-19 terjadi. Di masa normal, perempuan yang menjadi jurnalis lepas ini bisa menghabiskan satu bungkus rokok setiap hari. Setelah perlahan mengurangi, dia lalu memutuskan berhenti merokok total pada awal Juni 2021.

Penyebabnya adalah faktor kesehatan. Dia khawatir kebiasaannya merokok dapat meningkatkan risiko yang lebih parah jika terinfeksi corona. Dirinya pun merasa kurang bugar karena kurang banyak bergerak selama pagebluk. Aktivitasnya lebih banyak dilakukan di depan laptop di kamar indekosnya.

Apalagi ada kawan di lingkungan tempat tinggalnya yang sudah terkena Covid-19. “Sempat kontak sama orang yang positif (corona), terus disuruh berhenti merokok oleh dokter. Jadinya keterusan sampai sekarang,” kata Fadia kepada Katadata.co.id pada Senin 6 September 2021.

Berbeda dengan Fadia, Ihya (29 tahun) memilih mengurangi konsumsi rokok karena ingin berhemat. Harga rokok saat ini, menurutnya, cenderung meningkat seiring kenaikan cukai hasil tembakau (CHT). Pada 2020 pemerintah menaikkan CHT sebesar 23%, dan berencana kembali menaikkan 12,5% pada tahun ini.

Biasanya Ihya menghabiskan sekitar 16 batang rokok setiap hari. Namun saat ini konsumsinya berkurang drastis menjadi sekitar 1-2 batang rokok per pekan. Dia beralasan, dirinya bakal sulit berhemat jika konsumsi rokoknya tetap sama ketika harganya semakin mahal.

“Karena pandemi corona, saya takut pendapatan saya terpengaruh. Makanya berhemat dengan mengurangi rokok,” kata Ihya.

Apa yang disampaikan Fadia dan Ihya tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah perokok usia 15 tahun ke atas, berkurang dari 29,03% menjadi 28,69% pada 2020.

Sebagian dari perokok memilih untuk mengurangi konsumsinya. Hasil survei Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) yang dirilis pada 26 Agustus 2021 lalu, menyebutkan dari 1.082 responden terdapat 29% perokok aktif persisten yang tetap merokok selama pandemi.

Dari para perokok aktif tersebut, sebanyak 37% mengaku mulai mengurangi jumlah batang rokok yang dikonsumsi. Namun mayoritas atau sebanyak 60% mengatakan konsumsinya tidak berubah sama sekali. Sedangkan 3% justru jumlah rokok yang dihisapnya meningkat.

Dari sisi pengeluaran, 42% telah mengurangi pengeluaran untuk merokok. Kemudian sebanyak 55% tetap mermpertahankan anggaran untuk merokok, dan 3% mengatakan belanja rokok mereka justru bertambah.

Sementara berdasarkan harga, sebanyak 24% memilih membeli rokok yang harganya lebih murah. Lalu 73% tidak mengubah harga rokok yang mereka beli, sedangkan 3% responden membeli rokok dengan harga yang lebih mahal.

Survei CISDI tersebut menunjukkan, tak hanya faktor kesehatan yang mendorong seseorang mengurangi konsumsi rokoknya. Dari para perokok aktif tersebut, sebanyak 40% mengalami pengurangan jam kerja dan 77% sedang mengalami kesulitan finansial. “Kebanyakan dari mereka (63%) memiliki pendapatan kurang dari Rp 3 juta sebulan,” kata Adriana Bella, Manajer Riset CISDI.

Hal ini sejalan dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan ada 72,9% responden sedang mengalami penurunan pendapatan per Agustus 2021. Angkanya naik dari 66,6% pada September 2020.

Berkurangnya konsumsi rokok selama pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kinerja industri. Pada 2020, kontribusi industri pengolahan tembakau (IPT) terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sebesar Rp 85,3 triliun atau turun 5,78% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2019, konstribusi PDB sektor IPT sebesar Rp 90,5 triliun pada 2019, naik 3,36% dari 2018.

“Kondisi industri hasil tembakau sangat terpuruk akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Realisasi penjualan rokok legal juga menurun drastis,” kata Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 28 Agustus 2021.

Memburuknya kinerja IPT juga terlihat dari kinerja sejumlah perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). PT Gudang Garam Tbk (GGRM), misalnya, tercatat membukukan laba bersih sebesar Rp 2,31 triliun pada semester I-2021. Jumlah itu turun 39,5% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 3,82 triliun.

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) tercatat laba bersihnya turun 15,5% menjadi Rp 4,13 triliun sepanjang Januari-Juni 2021. Sementara, PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA) masih mencatatkan kerugian sebesar Rp 28,9 miliar sepanjang paruh pertama tahun ini. Walau demikian, kerugian tersebut berkurang 82,5% dibandingkan pada semester I-2020 yang mencapai Rp 165,44 triliun.

Hanya PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) yang laba bersihnya mengalami kenaikan. Nilainya meningkat 44,6% menjadi Rp 63,04 miliar pada semester I-2021.

Masih tingginya jumlah kasus Covid-19 menandakan pandemi belum akan pulih dalam waktu dekat. Kinerja IPT diperkirakan masih akan merosot. Apalagi pemerintah berencana menaikkan kembali CHT pada tahun depan.

“Dalam jangka panjang, kenaikan cukai yang terlalu eksesif akan mendorong industri terkontraksi kinerjanya,” kata Kepala Center of Industry Trade and Investment Indef Andry Satrio Nugroho kepada Katadata.co.id pada Senin, 6 September 2021.

Menurut Andry, kondisi tersebut berpotensi membuat IPT mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Bagi pemerintah, merosotnya kinerja industri rokok berpotensi menunrunkan pendapatan negara.

Dia menyarankan pemerintah menunda rencana kenaikan CHT. Menurutnya, pemerintah bisa melakukan ekstensifikasi cukai ke produk lainnya, seperti plastik, karbon, atau minuman berpemanis.

Jika pemerintah berkukuh menaikkan CHT, Andry meminta agar ada strategi untuk meminimalisasi efek sampingnya. “Kita harus mencermati bahwa akan ada beberapa implikasi dari kenaikan CHT ini terhadap tenaga kerja dan punya implikasi terhadap penerimaan negara,” ucapnya.

Editor: Aria W. Yudhistira