Uni Eropa (UE) baru saja menerbitkan undang-undang (UU) produk bebas deforestasi. Beberapa komoditas yang disasar antara lain minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), kakao, kopi, kedelai, ternak, kayu, karet, dan lain-lain. Komoditas-komoditas ini dinilai sebagai penyebab pembabatan hutan dunia.
Gara-gara UU ini, perusahaan-perusahaan yang ingin memasukkan produknya ke UE harus melakukan uji kelayakan atau due diligence. Uji kelayakan dilakukan untuk menjamin produk-produk tersebut tidak melewati proses yang berbahaya bagi hutan.
Indonesia sebagai eksportir minyak sawit terbesar di dunia akan terdampak dengan adanya aturan ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menganggap aturan ini diskriminatif dan menghambat ekspor komoditas Indonesia.
Dalam pertemuan antara ASEAN dan Uni Eropa, Presiden Joko Widodo pun mengingatkan kedua pihak soal pentingnya kemitraan yang didasarkan pada kesetaraan. “Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan ‘my standard is better than yours’,” katanya, pertengahan Desember 2022.
Lantas apakah kebijakan UE tersebut bakal berdampak besar terhadap industri sawit Indonesia?
Bukan Konsumen Terbesar CPO Indonesia
Meski bukan yang terbesar, UE tetap menjadi pasar penting produk CPO Indonesia. UE adalah konsumen CPO Indonesia terbesar keempat. Selama periode Januari-Oktober 2022, nilai ekspor ke-27 negara yang tergabung dalam kawasan ekonomi dan politik tersebut mencakup 8,76% dari total ekspor CPO Indonesia.
Spanyol adalah pasar terbesar CPO Indonesia di kawasan UE. Negara itu mengimpor sebesar 471 ribu ton pada periode yang sama. Ini setara 2,39% dari total nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Sementara Italia yang di peringkat kedua sebesar 455 ribu ton dan Belanda sebesar 435,5 ribu ton.
Nilai ekspor ke negara-negara Uni Eropa ini pun terlihat kecil jika dibandingkan dengan India dan Cina, dua konsumen utama CPO Indonesia. India mengimpor CPO senilai total US$4,24 miliar sementara Cina mengimpor US$3,32 miliar.
Dalam UU yang disetujui 6 Desember 2022 lalu, UE mewajibkan adanya uji kelayakan terhadap sawit yang akan masuk ke kawasan tersebut. Uji kelayakan mencakup proses produksi sawit yang tidak membahayakan hutan.
Meski begitu, aturan tersebut belum merinci bagaimana bentuk uji kelayakannya. Selama ini, industri sawit sebenarnya sudah punya sertifikasi dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang memiliki tujuan serupa.
Sertifikasi RSPO meliputi produk sawit yang ramah bagi hutan, tidak ada eksploitasi pekerja, dan adil bagi petani kecil. Produk minyak kelapa sawit yang lolos sertifikasi diberi label Certified Sustainable Palm Oil (CSPO).
Editor: Aria W. Yudhistira
