Pemerintah Optimalkan Dana Sosial Masyarakat untuk Percepat Vaksinasi

Percepat vaksinasi, diperlukan banyak bantuan termasuk swasta. Namun, sejumlah syarat diterapkan secara ketat agar program vaksinasi berjalan inklusif.
Image title
Oleh Doddy Rosadi - Tim Riset dan Publikasi
21 Februari 2021, 08:40
CAPAIAN TARGET VAKSIN COVID-19 TAHAP I DI SUMSEL
ANTARA FOTO/Feny Selly/foc.

Pemerintah terus berupaya mempercepat program vaksinasi untuk mencapai herd immunity atau imunitas kelompok. Namun, pemerintah tidak bisa sendirian dalam melaksanakan program vaksinasi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah memerlukan bantuan dari sejumlah pengambil keputusan termasuk pihak swasta untuk  bisa mempercepat program vaksinasi.

“Untuk selesaikan masalah pandemi ini tidak bisa dilakukan pemerintah secara eksklusif tetapi harus inklusif. Tidak bisa vaskinasi hanya dilakukan oleh pemerintah saja tapi juga seluruh masyarakat harus membangun gerakan bersama. Seluruh social capital yang ada di masyarakat harus dioptimalkan,” kata Budi dalam keterangan pers secara virtual, Sabtu (20/2/2021).

Salah satu cara yang akan ditempuh adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait vaksin mandiri atau gotong-royong. Kata Budi, pemerintah akan membuka peluang pihak swasta untuk melakukan vaksin mandiri namun dengan sejumlah prinsip yang dibuat oleh pemerintah.

Prinsip pertama, kata Budi, vaksin mandiri tidak serta-merta menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin gratis. Pada prinsipnya, vaksin diberikan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena itu pemerintah menjalin kerja sama dengan sejumlah stakeholder dan juga swasta untuk mempercepat vaksinasi.

“Sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang pasti berapa lama vaksin ini bisa memberikan kekebalan tubuh. Semaki cepat proses vaksinasi akan semakin baik, jangan sampai kekebalan tubuh sudah selesai dan vaksin belum. Makin cepat (vaksinasi) akan semakin baik,”” jelas Budi.

Prinsip kedua, vaksin mandiri atau gotong-royong merupakan kerja sama pemerintah dengan swasta untuk mempercepat vaksinasi. Pemerintah, kata Menkes, tengah menyiapkan peraturan terkait vaksin mandiri yang akan keluar dalam waktu dekat.

Prinsip ketiga, vaksin mandiri bukan berarti warga kaya akan didahulukan untuk mendapatkan vaksin. Menurut Budi, vaksin ini menjadi isu yang sensitif di seluruh dunia mengingat masih banyak negara berkembang yang belum mendapatkan vaksin. Ini karena negara maju banyak yang mengijon pembelian vaksin.

Prinsip keempat, vaksin mandiri bukan program yang memakai konsep bisnis. Konsepnya adalah mengajak semua pihak untuk membangun mekanisme gotong royong untuk membantu program vaksinasi.

“Kami memberikan fleksibilitas kepada swasta yang merasa punya kewajiban sosial untuk membantu pemerintah dalam mempercepat vaksinasi. Budaya masyarakat kita adalah gotong-royong dan itu adalah salah satu kekuatan bangsa,” papar Budi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, wacana vaksinasi mandiri muncul atas usulan para pengusaha di Tanah Air. Melalui mekanisme tersebut, biaya vaksinasi akan ditanggung oleh perusahaan.

Pemerintah menyambut baik hal ini lantaran dinilai dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Namun demikian, wacana tersebut hingga saat ini belum diputuskan oleh pemerintah.

"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, Pak bisa enggak kita vaksin mandiri. Ini yang baru kita akan putuskan," ujar Jokowi.

Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait