Pemerintah Dinilai Melanggar Konstitusi jika Berikan Rokan ke Chevron

Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, pengelolaan wilayah kerja harus berada di tangan pemerintah melalui BUMN.
Arnold Sirait
30 Juli 2018, 20:46
Sumur Minyak
Chevron

Sejumlah pihak menolak jika pemerintah memberikan pengelolaan Blok Rokan kepada PT Chevron Pacific Indonesia. Apabila itu tetap dilakukan pemerintah dinilai sudah membangkang dari konstitusi.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengatakan seharusnya Blok Rokan bisa kembali ke ibu pertiwi. Artinya, blok yang menjadi penyumbang terbesar produksi siap jual (lifting) minyak bumi itu bisa dikelola PT Pertamina (Persero) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Jika itu dilakukan, maka pemerintah artinya telah menjalankan amanat konstitusi. “Berarti pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sudah terpenuhi, ini sebuah terbosan yang luar biasa. Hanya ini berani apa tidak Presiden Joko Widodo,” kata dia di Gedung Nusantara V, MPR RI, Jakarta, Senin (30/7).

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batu Bara mengatakan sesuai amanat pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang lima aspek penguasaan negara, pengelolaan wilayah kerja harus berada di tangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara. “Jika kontrak WK Rokan diperpanjang, maka terjadi pembangkangan konstitusi,” kata dia.

Advertisement

Marwan tidak kali ini saja mendorong pemerintah menyerahkan blok minyak dan gas bumi (migas) ke Pertamina. Sebelum Rokan, dia giat menyuarakan agar Blok Mahakam diserahkan ke Pertamina.

Menurut Marwan menjauhkan BUMN dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) migas dapat dianggap sebagai merongrong peningkatan ketahanan energi. Ini karena dalam pasal 4 Undang-undang Energi Nomor 30 tahun 2007, sumber daya fosil dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Marwan juga menyoroti terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 23 tahun 2018 yang mengatur mengenai blok yang berakhir kontrak. Dalam aturan itu, kontraktor eksisting memiliki prioritas mengelola kembali blok setelah berakhir. Itu berbeda dengan aturan sebelumnya Permen ESDM Nomor 15 tahun 2015 yang memprioritaskan Pertamina.

Aturan itu dianggap bertentangn dengan Undang-undang Migas Nomor 22 tahun 2001 pasal 14, yang menyebutkan perpanjangan kontrak 20 tahun. Adapun, Chevron sudah mengelola blok itu selama 50 tahun. “Ada apa di balik rekayasa Permen ESDM Nomor 23 tahun 2018 yang masih akan memberikan perpanjangan kontrak kepada Chevron dan nekat melanggar pasal 14 UU Migas tersebut,” ujar Marwan.

Pasal 6 dan 7 Permen 23 tahun 2018 itu juga membuka peluang perusahaan asing bersaing dengan BUMN. Padahal hal itu tidak sebanding  mengadu Chevron yang berada di peringkat 45 Fortune Global di tahun 2017 dengan Pertamina yang peringkat 289.

Menurut Marwan memberikan pengelolaan blok ke Pertamina memiliki beberapa keuntungan. Produksi minyak bisa digunakan untuk memasok kilang dalam negeri. Ini tentu akan mengurangi impor dan neraca perdagangan.

Sebaliknya, jika suatu blok migas dikelola asing, hasil produksi yang menjadi bagiannya dibawa ke luar negeri. Apalagi Chevron di Indonesia telah memproduksi 13 miliar barel minyak. “Yang selama ini dibawa Chevron keluar negeri sebagai keuntungan, ini akan menjadi keuntungannya Pertamina. Keuntungan Pertamina sebagai besar itu akan kembali ke negara, karena 100 persen sahamnya punya pemerintah,” ujar Marwan.

(Baca: Potensi Menggiurkan Blok Rokan yang Diperebutkan Chevron dan Pertamina)

Serikat pekerja Pertamina pun optimistis bisa mengelola Blok Rokan. Apalagi memiliki pengalaman mengelola Blok Madura, Mahakam dan ONWJ. "Blok Rokan di onshore dan lebih mudah. Jadi Pertamina optimis dan pasti mampu," kata Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar, di Jakarta (30/7).

Sementara itu, Kementerian ESDM belum berkomentar mengenai nasib Blok Rokan.  Hingga berita diturunkan, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto tidak membalas pesan yang disampaikan. 

Reporter: Fariha Sulmaihati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait