Pemprov Papua Minta 10 Persen Saham Freeport

Permintaan 10 persen saham Freeport ini, kata Lukas, untuk menyejahterakan masyarakat Papua.
Anggita Rezki Amelia
27 Januari 2017, 17:55
tambang freeport
www.npr.org
tambang freeport

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus berupaya mendapatkan 10 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia. Tujuannya agar masyarakat Papua juga dapat menikmati hasil tambang yang ada di daerahnya.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pihaknya sudah pernah menyampaikan keinginan tersebut sejak 2015, saat Freeport berencana mendivestasikan 10,64 persen. Sementara kali ini Freeport harus melepas 41,64 persen. (Baca: Pemprov Papua Tagih Tunggakan Pajak Freeport Rp 3,4 Triliun)

Untuk itu, Lukas akan menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membicarakan kembali hal ini. “Dari 51 persen yang mau didivestasi tersebut, kami minta jatah 10 persen ke pemerintah daerah,"  kata dia dalam konferensi pers di Jakarta,  Jumat (27/1). "

Pemerintah Provinsi Papua juga akan menyiapkan  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa mengelola jatah divestasi tersebut. Sedangkan harganya, harus sesuai dengan nilai.

Permintaan 10 persen saham Freeport ini, kata Lukas, untuk menyejahterakan masyarakat Papua. Apalagi selama ini Freeport belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan  Papua dalam mengelola tambang tersebut. (Baca: Divestasi Perusahaan Tambang Lewat Bursa Jadi Opsi Terakhir)

Dengan adanya kewajiban divestasi saham, Lukas berharap negara tidak disetir oleh investor asing. "Dulu negara tidak punya uang maka diberi keleluasan Freeport pakai kontrak karya, sekarang negara punya uang untuk apa lagi pakai kontrak," kata dia.

Selain itu, Lukas juga meminta Freeport membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Papua. Kegiatan hilirisasi di Papua akan meningkatkan  dampak berganda bagi masyarakat sekitar. Kemudian, perusahaan asal Amerika Serikat itu juga harus berkantor pusat di Papua, bukan di Jakarta.

Permintaan lainnya, Freeport harus melepaskan Blok Wabu. Apalagi, Freeport sudah sepakat untuk melepas Blok  yang dinilai mengandung cadangan emas dan bisa berproduksi hingga melebihi 20 tahun. (Baca: Freeport Serahkan Blok Wabu Kepada Pemerintah)

Terkait larangan ekspor bagi Freeport, Lukas berharap tidak ada pengurangan karyawan, terutama orang-orang Papua yang bekerja di tambang terbesar itu. "Kalau ini terjadi mau dikemanakan orang-orang asli Papua," kata dia.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait