DPR Minta Pungutan Dana Ketahanan Energi Ditunda
KATADATA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pelaksanaan pungutan dana ketahanan energi diundur dari rencana awalnya besok (5/1). Hal ini disebabkan belum adanya payung hukum yang jelas mengenai aturan pungutan tersebut.
Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Satya Widya Yudha mengatakan pemerintah seharusnya bisa berkoordinasi terlebih dulu dengan DPR sebelum menerapkan pungutan tersebut. Pemerintah, kata dia, bisa membahas mengenai dana ketahanan energi setelah masa reses DPR selesai. (Baca : Pungutan Dana Ketahanan Energi Bisa Dianggap Ilegal)
Dia mengatakan masa reses DPR akan berakhir pada 11 Januari 2016. "Mudah-mudahan pemerintah menunda, karena ada waktu membahas dengan DPR," kata dia kepada Katadata, Senin (4/1).
Penundaan tersebut menurut Satya agar dana ketahanan energi dapat dikelola dengan payung hukum yang lebih rinci dan kuat, sehingga jelas sistem pengelolaannya. Sebelum ada payung hukum yang jelas dia meminta pemerintah tidak mengutip dana tersebut dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara langsung.
Setelah payung hukum tersebut jadi, pemerintah pun harus mengusulkan dana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Pemerintah harus menjelaskan secara rinci mengenai dana ketahanan energi, seperti potensi yang diperoleh dan penggunaannya dalam RAPBN-P 2016. (Baca : Ribut Dana Ketahanan Energi, Menteri Sudirman Konsultasi ke DPR)
“Misal potensinya sebesar Rp 10 triliun. Dana tersebut kira-kira mau dibelanjakan untuk apa, misalnya untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, untuk pengembangan eksplorasi, geothermal. Itu baru kami sepakati, ada uang masuk dari PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dana ketahanan energi,” ujar dia.
