Selisih Paham Pertamina dan Pemerintah Terkait Penghematan Subsidi BBM

Pemerintah menjamin bertanggungjawab jika penyaluran BBM bersubsidi melebihi kuota
Image title
Oleh
27 Agustus 2014, 17:06
BBM Subsidi KATADATA | Agung Samosir
BBM Subsidi KATADATA | Agung Samosir
KATADATA | Agung Samosir

KATADATA ? Pemerintah terkesan menyalahkan langkah yang diambil PT Pertamina (Persero) dalam melakukan penghematan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang berakibat antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Makanya pemerintah menginstruksikan Pertamina menghentikan langkah tersebut. Mulai hari ini Pertamina menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara normal di seluruh SPBU. 

Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina Hanung Budya mengatakan pemerintah sudah menginstruksikan kepada Pertamina untuk menyalurkan BBM bersubsidi secara normal. Bahkan dengan tambahan 30 persen dari rata-rata penyaluran normal, untuk menanggulangi kekurangan di tangki timbun setiap SPBU.

Sejak 18 Agustus lalu Pertamina melakukan pembatasan BBM bersubsidi berjenis Premium sebesar 4-5 persen per hari dan Solar sekitar 15-20 persen per hari. Ini dilakukan Pertamina, agar konsumsi BBM bersubsidi tidak melebihi kuota. Tahun ini pemerintah mengurangi kuota BBM bersubsidi, dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter.

"Pertamina diminta untuk menormalkan penyaluran BBM PSO (bersubsidi), dengan tetap melakukan pengendalian secara terukur," ujar Hanung di Jakarta, Rabu (27/8).

Menurut Hanung, meski secara eksplisit tidak disebutkan dalam APBN, risiko penyaluran BBM bersubsidi yang melebihi kuota, harus ditanggung Pertamina. Risikonya adalah kelebihan subsidinya tidak dibayarkan oleh pemerintah. Saat ini Pertamina berani menyalurkan BBM bersubsidi secara normal, karena sudah mendapat jaminan bahwa risiko penyaluran yang melebihi kuota adalah tanggung jawab pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan kurangnya pasokan BBM di SPBU merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pertamina, dan bukan kebijakan teknis dari pemerintah. Padahal, Pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah penghematan BBM bersubsidi, tanpa harus membuat antrean yang tidak perlu. Salah satu langkah yang dilakukan adalah tidak menjual BBM bersubsidi di Jakarta Pusat, di jalan tol dan juga selepas jam 18.00 WIB. Makanya dia memerintahkan Pertamina menghentikan kebijakan tersebut.

"Dalam waktu kurang dari tiga hari tidak boleh lagi ada antrean yang tidak perlu," ujar Chairul Tanjung dalam keterangan pers di Dili, Timor Leste, Selasa (27/8) malam.

Menurut Hanung, Pertamina melakukan pengurangan pasokan BBM bersubsidi, karena menilai langkah yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak begitu efektif untuk menghemat BBM bersubsidi sebesar 2 juta kiloliter. Bahkan Hanung juga menegaskan, Keputusan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2013, yang melarang penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah pun tidak berjalan efektif. Padahal jika dijalankan, dapat menghemat BBM bersubsidi jenis premium hingga 500 ribu kl per tahun, dan Solar pada besaran yang hampir sama.

Berdasarkan data Pertamina, penyaluran premium hingga akhir Juli mencapai 81.132 kiloliter per harinya. Padahal besaran kuota APBNP, penyaluran premium seharusnya hanya 80.240 kiloliter.

Defisit tersebut mengancam jatah BBM bersubsidi akan habis sebelum akhir tahun. Menurut Hanung, tanpa upaya mengurangi pasokan BBM bersubsidi pada di setiap SPBU, kuota BBM bersubsidi diperkirakan akan membengkak 1,35 juta kl. Perhitungannya Premium akan habis sekitar tanggal 20 Desember dan solar lebih awal, yakni tanggal 5 atau 6 Desember.

Reporter: Petrus Lelyemin
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait