DPR Dinilai Terlalu Kebut Bahas Undang-Undang PPP

Sikap berbeda ditunjukkan DPR saat membahas RUU Perlindungan Data Pribadi dan Penanggulangan Bencana, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun tetapi belum juga mendapatkan pengesahan.
Image title
12 Mei 2022, 18:16
Sejumlah anggota DPR mengikuti rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
Sejumlah anggota DPR mengikuti rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapatkan sorotan karena dinilai memiliki kepentingan tertentu dalam menyelesaikan pembahasan undang-undang pada masa sidang IV periode 2021-2022.

Hal ini menjadi salah satu evaluasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) saat merilis laporan evaluasi kinerja DPR. Salah satu yang dinilai terburu-buru adalah pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) yang menurut Formappi penyelesaiannya terkesan buru-buru sehingga mereka curiga adanya kepentingan tertentu.  

Menurut Peneliti Senior Formappi, Djadijono, pemerintah sebagai pengusul revisi, mengajukan 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 7 April 2022. Seminggu kemudian, pada Rabu (13/4), Baleg DPR langsung menyetujui revisi undang- undang tersebut untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

“Keputusan pembahasan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang PPP tersebut merupakan langkah DPR dan pemerintah yang sangat ceroboh,” kata Peneliti Senior FORMAPPI, Djadijono, Kamis (12/5).

Advertisement

Djadijono menilai sikap yang terburu-buru terhadap pembahasan UU PPP dilakukan DPR dan pemerintah dalam rangka merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dengan mengubah UU PPP, dia memandang bahwa DPR dan pemerintah tak memahami amar putusan MK tersebut.

“Putusan MK menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil. Jadi perintah MK bukan untuk merevisi Undang-Undang PPP, tetapi memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja,” jelasnya.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengabulkan sebagian permohonan Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said selaku pemohon, terkait Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.

Dalam pertimbangannya, Ketua MK, Anwar Usman, menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Oleh sebab itu, UU Cipta Kerja tak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat jika tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun sejak putusan MK dibacakan.

Keputusan ini membuat UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional bersyarat hingga 25 November 2023. Jika tidak ada perbaikan hingga tenggat tersebut berakhir, baru UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional. 

Menurut Djadijono sikap ini berbeda ketika DPR membahas beberapa RUU, seperti Perlindungan Data Pribadi dan Penanggulangan Bencana, yang membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun tetapi belum juga mendapatkan pengesahan. 

“Padahal pencurian data pribadi dan bencana alam terjadi hampir setiap hari. Penyebab penundaan pengesahan RUU PDP hanya menyangkut siapa pengawas perlindungan data pribadi dan penghentian pembahasan RUU Penanggulangan Bencana sebenarnya hanya karena menyangkut masalah nomenklatur BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” terangnya.

Simak juga data mengenai realisasi anggaran DPR periode sebelumnya:

Oleh sebab itulah dia beranggapan bahwa kinerja DPR kurang baik dalam menjalankan fungsi legislasi. Meski ada satu UU yang berhasil disahkan, yaitu UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dia menilai satu undang-undang tersebut meski menjadi terobosan, tetap belum cukup untuk membuat rapor kinerja DPR menjadi baik dalam urusan legislasi.

“Selama masa sidang IV, DPR hanya mampu mengesahkan satu RUU menjadi undang-undang, yaitu RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengesahan RUU ini pun karena kuatnya desakan publik,” tuturnya.

Reporter: Ashri Fadilla
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait