Ragam Aplikasi Pemerintah Kendalikan Konsumsi BBM hingga Minyak Curah
PT Pertamina (Persero) terus memutakhirkan informasi terkait pembatasan subsidi melalui aplikasi MyPertamina, seiring sosialisasi agar masyarakat mendaftarkan data diri dan kendaraannya melalui aplikasi tersebut mulai 1 Juli 2022.
Masyarakat wajib mendaftarkan diri jika ingin terus mengkonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar dari Pertamina, agar mendapatkan QR Code sebagai tanda kendaraan yang layak membeli BBM bersubsidi.
"Kami informasikan pendaftaran khusus konsumen Solar subsidi dan Pertalite roda 4. Untuk kendaraan roda 2 bisa melakukan pembelian BBM Subsidi jenis Pertalite seperti biasa tanpa menggunakan QR Code," bunyi pesan sosialisasi MyPertamina dalam akun Twitter resmi mereka, Senin (11/7).
Sambil berjalan masa pendaftaran di MyPertamina, pemerintah pun menggodok Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM dan juga petunjuk teknisnya. Aturan baru nanti, akan lebih rinci mengatur mengenai kendaraan pribadi yang berhak mendapatkan BBM jenis solar dan Pertalite.
Langkah ini diambil Pertamina untuk mengurangi beban subsidi. Tahun ini, pemerintah akan menambah anggaran subsidi BBM menjadi Rp 502 triliun. Anggaran tersebut untuk menjaga agar Pertalite bertahan pada harga Rp 7.650 per liter, sehingga tidak menimbulkan inflasi di tengah ancaman resesi global.
Menyitir Antara, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pihaknya harus menjaga kuota BBM subsidi agar tidak melebih kuota yang ditetapkan oleh pemerintah.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sebanyak 40 persen penduduk miskin dan rentan miskin hanya mengkonsumsi 20 persen BBM, tetapi 60 persen ekonomi teratas justru mengkonsumsi 80 persen BBM subsidi.
Akan tetapi, upaya pemerintah untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina menciptakan kebingungan di masyarakat, lantaran sosialisasi dinilai kurang efektif.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai komunikasi publik yang dilakukan pemerintah untuk menyosialisasikan penerapan subsidi tertutup dengan aplikasi MyPertamina kurang optimal. Hal ini tercermin dari kesalahpahaman di masyarakat mengenai proses penggunaan aplikasi tersebut.
Menurut Tulus, opini masyarakat mengenai penggunaan aplikasi MyPertamina adalah setiap pembelian BBM bersubsidi di SPBU harus menggunakan aplikasi di ponsel pintar atau smartphone. Padahal, aplikasi hanya digunakan sebagai medium pendaftaran calon penerima BBM bersubsidi.
Sementara pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, upaya pemerintah dan Pertamina untuk membatasi subsidi BBM patut mendapatkan apresiasi. "Bagus yang dilakukan Pertamina. Memang harus dibatasi, kan kalau tidak, siapa yang mau nanggung," ujar Agus, dikutip Antara di Jakarta, Senin (11/7).
Hanya saja, menurut Agus, klasifikasi kendaraan yang berhak membeli solar dan Pertalite di SPBU Pertamina masih belum "terang". Strategi digitalisasi melalui aplikasi yang dilakukan Pertamina positif untuk bank data.
Penggunaan MyPertamina bisa efektif mengendalikan subsidi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mampu untuk membeli BBM nonsubsidi yang lebih ramah lingkungan.
Pendapat serupa mengenai pembatasan subsidi juga diungkapkan Pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi. Menurutnya pembatasan BBM memang diperlukan, tetapi pemerintah perlu membuat kriteria yang lebih sederhana, untuk mempermudah pelaksanaan teknis di lapangan.
Selain itu, Fahmy menilai belum perlu menerapkan pembatasan subsidi menggunakan aplikasi MyPertamina, mengingat infrastruktur digital masih kurang memadami, serta faktor gagap teknologi.
