KPU Minta Prabowo-Sandiaga Laporkan Tudingan 25 Juta Pemilih Ganda

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

Selasa 4/9/2018, 20.42 WIB

KPU meyakini data DPS Pemilu 2019 sudah sesuai.

Pendaftaran Capres Cawapres Pilpres 2019
ARIEF KAMALUDIN | KATADATA
Prabowo Subianto berorasi dihadapan pendukungnya diluar gedung KPU Pusat, seusai pendaftaran Capres, Jakarta, Jumat (10/08).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mempersilakan koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan tudingan mengenai 25 juta pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019. Hingga saat ini kubu koalisi Prabowo-Sandiaga belum melaporkan tudingan tersebut ke KPU.

"Sampai tadi pagi secara tertulis belum (ada laporan)," kata Arief di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/9).

Arief mengatakan, laporan yang akan disampaikan koalisi Prabowo-Sandiaga haruslah melampirkan data valid. Sehingga, KPU akan bisa memeriksa permasalahan tersebut secara cepat.

(Baca juga: Kisruh Caleg Eks Napi Korupsi, KPU dan Bawaslu Tunggu Putusan MA)

Alasannya, KPU akan menetapkan DPS tersebut menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 dalam Rapat Pleno pada Rabu (5/9).

"Supaya kami bisa langsung cek. Sekarang kan kami sudah bekerja dengan sistem teknologi informasi. Kalau 25 juta saya mengecek satu-satu kan lama," kata Arief.

Arief menyatakan waktu kurang dari 24 jam tersebut masih cukup untuk memeriksa dan mengubah DPS. Meski demikian, dia menyatakan bahwa perubahan tersebut harus sesuai aturan yang berlaku.

Arief sendiri tak mempercayai tudingan 25 juta identitas ganda pada DPS Pemilu 2019. Arief meyakini data DPS Pemilu 2019 yang dimiliki KPU sudah sesuai. "InsyaAllah (DPS Pemilu 2019) rapi," kata Arief.

(Baca juga: Aturan Pelarangan Caleg dari Napi Korupsi Sah Sejak Diteken Ketua KPU)

Tudingan identitas ganda ini disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal. Mustafa menilai data identitas pemilih tersebut digandakan hingga sebelas kali.

Dia memperkirakan data 25 juta pemilih tersebut setara 18 persen suara dalam pilpres. Jika dikonversi ke ranah pemilihan legislatif, 25 juta data pemilih ganda tersebut sepadan dengan 104 kursi di DPR.

Atas dasar itu, koalisi Prabowo-Sandiaga meminta DPS terbaru KPU yang sejumlah 185 juta pemilih untuk kembali diperiksa. Jika hal tersebut tidak dilakukan, koalisi Prabowo-Sandiaga bakal menolak Rapat Pleno KPU esok hari.

"Menolak rencana KPU yang akan menetapkan DPT pileg dan Pilpres yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 5 September 2018," ujar Mustafa.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha