Siapa pun Pemenang Pilpres, Jokowi atau Prabowo Harus Perbaiki BUMN
Kedua calon presiden (capres), yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto memiliki agenda berat untuk membenahi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila memenangi Pilpres 2019. Pasalnya, kondisi perusahaan-perusahaan pelat merah saat ini dinilai memprihatinkan.
Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan, saat ini ada peningkatan utang yang besar di BUMN. Hingga September tahun lalu, tercatat utang BUMN mencapai Rp 5.271 triliun. Pada 2017 tercatat utang BUMN Rp 4.830 triliun, sedangkan 2016 akumulasi utang perusahaan negara hanya Rp 2.263 triliun. Said menyebut kenaikan utang berada di BUMN besar seperti Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), hingga perusahaan konstruksi pelat merah.
"Siapapun yang menjadi presiden, agenda berat itu menyehatkan BUMN," kata Said, di Jakarta, Selasa (22/1).
Mantan Komisaris PT Bukit Asam Tbk tersebut mensinyalir tertatihnya BUMN lantaran beban penugasan yang diberikan oleh pemerintah. Padahal, pemerintah seharusnya ikut menanggung biaya apabila ada penugasan kepada BUMN. "Masalahnya, pemerintah mau punya nama tapi tidak mau mengeluarkan uang," kata Said.
Ia khawatir, BUMN dipakai sebagai alat kekuasaan untuk membangun citra politik saja. Oleh sebab itu, pola pengelolaan perusahaan negara seperti ini sepatutnya ditinggalkan sebelum menjadi masalah besar. "Selain itu, tempatkan orang baik memegang BUMN dan lindungi dari intervensi," ujar dia.
(Baca: Kementerian BUMN: Utang BUMN Tidak Sampai Rp 2.488 Triliun)
