Siapa pun Pemenang Pilpres, Jokowi atau Prabowo Harus Perbaiki BUMN
Sebelumnya, Kementerian BUMN menjelaskan liabilitas atau kewajiban dari 143 perusahaan pelat merah yang jumlahnya mencapai Rp 5.271 triliun per kuartal III 2018 itu tidak seluruhnya merupakan utang. Dana pihak ketiga (DPK) bank-bank BUMN, cadangan premi dan akumulasi iuran pensiun pada BUMN asuransi termasuk dalam perhitungan liabilitas BUMN sektor keuangan yang jumlahnya sebesar Rp 3.311 triliun.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, sebesar Rp 2.448 triliun atau 74% dari liabilitas BUMN keuangan adalah komponen DPK, sebesar Rp 335 triliun merupakan cadangan premi dan akumulasi iuran pensiun, sedangkan Rp 529 triliun merupakan utang dari pinjaman dan surat berharga.
"Simpanan DPK termasuk uang yang ada di rekening nasabah, itu secara accounting memang utang. Tapi itu konsepnya simpanan, tidak dibayarkan," kata Aloysius.
Sementara itu, dari BUMN sektor non-keuangan jumlah liabilitasnya sebesar Rp 1.960 triliun. Rinciannya, dari sektor listrik Rp 543 triliun, dari sektor minyak dan gas (migas) sebesar Rp 522 triliun, dari sektor properti dan konstruksi sebesar Rp 317 triliun, telekomunikasi sebesar Rp 99 triliun, sektor transportasi Rp 75 triliun, dan sisanya berasal dari sektor lainnya senilai Rp 403 triliun.
(Baca: Di Pidatonya, Prabowo Kritik Utang, BPJS, hingga Maraknya Bunuh Diri)
