Sistem Informasi Pelabuhan dan Bandara RI Bakal Terintegrasi

Pemerintah berencana membangun sistem informasi terintegrasi untuk pelabuhan dan bandar udara demi meningkatkan layanan masyarakat. Sistem informasi ini akan terhubung dari pemerintah pusat hingga provinsi dan kabupaten di berbagai kementerian dan lembaga.

 

Informasi ini nantinya akan terintegrasi dengan Kementerian Pehubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ada empat hal yang menjadi tujuan dibentuknya informasi terintegrasi, yaitu mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

 

Kedua mewujudkan unit kerja yang berpredikat bebas korupsi dan birokrasi yang melayni, menerapkan menejemen anti suap, dan membangun sistem yang terintegrasi dengan aspek bisnis.

 

"Kami berjanji agar deklarasi ini jadi bagian komitmen yang harus dilaksanakan," ujar Budi, saat ditemui di Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (2/4).

Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan sistem ini akan dibangun secara periodik. Selain itu, anggaran untuk teknologi informasi diberbagai kementerian yaitu sekitar Rp 21 triliun diberhentikan sementara, agar bisa menyatukan informasi di beragai instansi.

 

"Untuk sementara kami hold dulu anggarannya, untuk melihat sudah terintegrasi atau belum," ujarnya.

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin menyatakan bahwa ini merupakan efesiensi agar tidak mengeluarkan anggaran teknologi informasi yang berlebihan. Selain itu, hal ini juga memudahkan masyarakat agar tidak terombang-ambing.

 

"Agar negara ini tidak terlalu boros, tidak ada lagi membangun masing-masing kementerian," ujarnya.