Ekonom: Pembangunan KEK di Jawa Bisa Pertajam Ketimpangan
Beberapa ekonom menyoroti rencana pemerintah membuka Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri di Pulau Jawa. Hal itu dinilai bisa membuat pemerintah semakin sulit mengatasi masalah ketimpangan pembangunan di daerah.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan pemerataan dapat sulit tercapai seiring dengan kebijakan tersebut. "Semestinya utamakan daerah yang belum terekspos ekonominya, tapi daerah itu punya potensi untuk mendorong KEK," kata dia kepada katadata.co.id, Selasa (23/7).
Dia memperkirakan banyak investor tertarik membangun industri di luar Jawa. Namun, kawasan tersebut harus dilengkapi infrastuktur dasar seperti ketersediaan jalan, listrik, dan air.
(Baca: Dorong Efisiensi, Pemerintah Berencana Kembangkan KEK Industri Pesawat)
Kontribusi perekonomian Jawa ke pertumbuhan nasional menurutnya saat ini sudah besar. Karenanya, pembangunan KEK di luar Jawa harus didorong agar dapat meningkatkan kontribusi perekonomian.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih menghadapi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto terbesar masih disumbang oleh Pulau Jawa sebesar 58,48%.
Pemerintah sebaiknya tidak mudah diarahkan oleh investor yang meminta membuka KEK di Jawa. Caranya, dengan mengimingi mereka dengan insentif agar mau berivestasi di luar Jawa. Hal tersebut juga dilakukan negara industri lain seperti Thailand.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal justru memiliki pendapat berbeda. Dia menyatakan setuju jika pemerintah dalam membuka KEK di Jawa. “Investor lebih tertarik ke Jawa karena return (keuntungan) lebih tinggi,” ujarnya.
Dia pun menilai infrastruktur di Jawa lebih mendukung bagi kebutuhan industri. Oleh karena itu, beberapa investor asing lebih berminat berinvestasi di Jawa, seperti Jepang dan Singapura.