Ekonom: Pembangunan KEK di Jawa Bisa Pertajam Ketimpangan

Rizky Alika
24 Juli 2019, 10:00
Pemandangan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dari atas ketinggian bukit Desa Panyang, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (3/1/2019). KEK Arun telah diresmikan beroperasi oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Desember 2018 sebagai pu
ANTARA FOTO/RAHMAD
Pemandangan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dari atas ketinggian bukit Desa Panyang, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (3/1/2019). KEK Arun telah diresmikan beroperasi oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Desember 2018 sebagai pusat pengembangan industri migas dan petrokimia, serta zona pariwisata yang diproyeksikan akan mencapai nilai investasi US$ 3,8 miliar atau setara Rp 50,5 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 40.000 orang pada 2021.

Beberapa ekonom menyoroti rencana pemerintah membuka Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri di Pulau Jawa. Hal itu dinilai bisa membuat pemerintah semakin sulit mengatasi masalah ketimpangan pembangunan di daerah. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan pemerataan dapat sulit tercapai seiring dengan kebijakan tersebut. "Semestinya utamakan daerah yang belum terekspos ekonominya, tapi daerah itu punya potensi untuk mendorong KEK," kata dia kepada katadata.co.id, Selasa (23/7).

Advertisement

Dia memperkirakan banyak investor tertarik membangun industri di luar Jawa. Namun, kawasan tersebut harus dilengkapi infrastuktur dasar seperti ketersediaan jalan, listrik, dan air.

(Baca: Dorong Efisiensi, Pemerintah Berencana Kembangkan KEK Industri Pesawat)

Kontribusi perekonomian Jawa ke pertumbuhan nasional menurutnya saat ini sudah besar. Karenanya, pembangunan KEK di luar Jawa harus didorong agar dapat meningkatkan kontribusi perekonomian. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih menghadapi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto terbesar masih disumbang oleh Pulau Jawa sebesar  58,48%. 

Pemerintah sebaiknya tidak mudah diarahkan oleh investor yang meminta membuka KEK di Jawa. Caranya, dengan mengimingi mereka dengan insentif agar mau berivestasi di luar Jawa. Hal tersebut juga dilakukan negara industri lain seperti Thailand. 

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal justru memiliki pendapat berbeda. Dia menyatakan setuju jika pemerintah dalam membuka KEK di Jawa. “Investor lebih tertarik ke Jawa karena return (keuntungan) lebih tinggi,” ujarnya.

Dia pun menilai infrastruktur di Jawa lebih mendukung bagi kebutuhan industri. Oleh karena itu, beberapa investor asing lebih berminat berinvestasi di Jawa, seperti Jepang dan Singapura.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Editor: Ekarina
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement