Rugi Puluhan Triliun, Pengusaha Protes Larangan Ekspor Nikel

Penulis: Rizky Alika

Editor: Ekarina

22/8/2019, 19.42 WIB

Pengusaha mengandalkan dana pembangunan smelter dari kegiatan ekspor bijih nikel‎.

Ekspor Bijih Nikel, Smelter, Tambang
ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Deputi GM Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Sultra PT Aneka Tambang (ANTAM) Nilus Rahmat (kiri) didampingi VP CSR Kamsi (kanan) memeriksa biji feronikel siap ekspor di Pelabuhan Pomala, Kolaka, Sultra, Selasa (8/5). Realisasi penjualan feronikel tahun 2017 mencapai 21.812 ton dan pertumbuhan penjualan tahun 2018 ditarget sebesar 26 ribu ton.

Pemerintah rencana mempercepat larangan ekspor bijih nikel (ore) menjadi tahun ini. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy K Lengkey mengatakan, pengusaha berpotensi rugi hingga Rp 50 triliun bila larangan ekspor bijih nikel dipercepat.

Kerugian yang diderita para pengusaha di antaranya berasal dari pembangunan smelter yang terhambat karena dihentikannya ekspor nikel. Pasalnya pengusaha mengandalkan hasil eskpor untuk membiayai pembangunan smelter.

"Kerugian pengusaha nasional yang masih dalam progres pembangunan smelter bisa mencapai Rp 50 triliun," kata Meidy di Jakarta, Kamis (22/8).

Dia pun khawatir tambang nikel yang berada di sekitar wilayah smelter dapat diambil alih investor asing jika pembangunan smelter tak dapat dilanjutkan. 

(Baca: Mendag Sebut Larangan Kementerian ESDM Ganggu Ekspor Nikel Rp 56 T)

Dampak lainnya, perekonomian masyarakat sekitar di lingkar tambang, seperti pemilik warung serta para pekerja akan kehilangan mata pencaharian.

Meidy mengatakan, satu tambang memiliki 38 operator alat berat. Operator tersebut terdiri dari operator eskavator 200 dan 300 dozer, dan dump truck.

Selain itu, ada pula petugas helper maintainance, dapur, pengecekan lab, dan pekerja kantor. Jika dijumlah, pekerja tersebut berjumlah 98 orang. "Ini baru satu tambang ore (bijih nikel)," ujarnya.

Ia mengatakan, proses pembangunan smelter membutuhkan waktu sekitar lima tahun. Sementara, pembukaan izin ekspor nikel baru bisa berlangsung selama dua tahun.

Izin ekspor nikel diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 6 Tahun 2017. Dalam aturan tersebut, rekomendasi ekspor diberikan untuk nikel dengan kadar di bawah 1,7%.

(Baca: Kementerian ESDM Targetkan Tiga Smelter Nikel Beroperasi Tahun Ini)

Jika pelarangan ekspor nikel dipercepat, smelter yang dibangun belum rampung. "Atapnya saja belum ada," katanya.

Terlebih lagi, pengusaha menyatakan kesulitan mencari modal pembangunan smelter jika hanya mengandalkan penjualan bijih nikel dalam negeri karena harga jualnya lebih rendah.

Selain itu, penjualan bijih nikel dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan kadar di atas 1,8% atau lebih tinggi daripada ketentuan kadar ekspor. Meski begitu, harganya juga tetap lebih rendah dibandingkan harga ekspor.

Kendala lain menurut dia, terkait adanya surveyor yang mengubah pelaporan kadar. Seperti, surveyor di pelabuhan muat dapat menyebutkan kadar ore sebesar 1,8%, sedangkan surveyor di pelabuhan bongkar menyebutkan kadar hanya 1,3%. "Ini ada permainan kadar, bayarnya juga suka-suka," ujar dia.

(Baca: Jokowi Tegaskan Pentingnya Hilirisasi Industri untuk Mengurangi Impor)

Pemerintah berencana mempercepat aturan pelarangan ekspor bijih nikel menjadi tahun ini dari yang ditentukan sebelumnya per  12 Januari 2022.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya mengatakan ekspor Indonesia bisa terdampak larangan ekspor bijih nikel (ore). Bahkan ia menyebut dia nilai ekspor yang terganggu bisa sekitar US$ 4 miliar atau setara Rp 56,7 triliun.

"Kalau (ekspor) dibatasi, tingkat ekspor kita akan terganggu US$ 4 miliar," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8).

Namun dia memahami bahwa rencana tersebut bertujuan untuk mendorong hilirisasi mineral dalam negeri. Apalagi larangan ekspor mineral mentah juga telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 103 ayat (1) UU Minerba, pengolahan dan pemurnian hasil tambang wajib dilakukan di dalam negeri.

Reporter: Rizky Alika

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN