Digaet Kemenhub, Gojek Kaji Peluang Hentikan Praktik Monopoli Tol Laut

Penulis: Cindy Mutia Annur

Editor: Desy Setyowati

5/11/2019, 18.22 WIB

Ada beberapa alasan yang mendorong Kementerian Perhubungan memilih Gojek untuk digitalisasi layanan tol laut.

Digandeng Kemenhub, Gojek mengkaji peluang menghentikan praktik monopoli program tol laut lewat aplikasinya
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Ilustrasi, helm Gojek logo baru di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat (29/7). Digandeng Kemenhub, Gojek mengkaji peluang menghentikan praktik monopoli program tol laut lewat aplikasinya.

Decacorn Tanah Air, Gojek mengkaji peluang menghentikan praktik monopoli program tol laut. Hal ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kemenhub ingin menggandeng Gojek untuk mendigitalkan pelayanan, sehingga proses pemesanan kontainer menjadi lebih mudah dan transparan. Perusahaan penyedia layanan on-demand ini pun menyambut baik ajakan kementerian tersebut.

SVP Public Policy and Government Relations Gojek Panji Ruky menyampaikan, kerja sama ini sejalan dengan visi perusahaan yakni menghilangkan kendala dalam kehidupan sehari-hari. “Saat ini, kami masih memelajari hal itu,” kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (5/11).

Untuk itu, perusahaannya bakal berkoordinasi dengan pemerintah terkait langkah-langkah selanjutnya. Secara umum, ia mengapresiasi sikap Kemenhub yang mau menggadeng swasta dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan transportasi dan logistik di Indonesia.

(Baca: Kemenhub Gandeng Gojek untuk Hentikan Praktik Monopoli Tol Laut)

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko menyampaikan, kerja sama ini akan meningkatkan transparansi pemesanan kontainer. Ia juga optimistis, kolaborasi ini membantu dalam membagi muatan secara adil kepada pengirim (shipper) di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan (3TP).

"Platform digital ini diharapkan memberikan peluang yang lebih mudah karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa menggunakan aplikasi Gojek," kata dia. Hal ini ia sampaikan usai memimpin Rapat Evaluasi Kuota Muatan dan Disparitas Harga Barang di Kantor PT Pelni Surabaya pada Minggu (3/11) lalu.

Kemenhub bersama seluruh stakeholder dan shipper mengevaluasi kuota muatan dan pengawasan disparitas harga barang. Berdasarkan evaluasi itu, disparitas harga di daerah 3TP cukup signifikan, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Padahal, menurutnya tol laut mempunyai peran besar terhadap perekonomian. Namun, penyelenggaraan tol laut masih terkendala praktik monopoli.

(Baca: Jokowi Sebut Tol Laut Dimonopoli Perusahaan Tertentu)

Berdasarkan hasil identifikasi, dugaan praktik monopoli terjadi di daerah timur, seperti Maluku dan Papua. Sesuai arahan Presiden Jokowi, Kemenhub akan berfokus menyoroti kedua provinsi itu. "Kami akan masuk lebih mendalam dan dengan aplikasi Gojek ini mudah-mudahan menjadi solusi penghentian monopoli,” kata Wisnu.

Presiden Jokowi juga sempat menyampaikan bahwa ada keluhan terkait operasional tol laut di Indonesia. Hal itu lantaran pengiriman barang-barang melalui tol laut dimonopoli perusahaan tertentu.

Alhasil, perusahaan yang dimaksud menjadi penentu harga barang. "Akhir-akhir ini rute-rute (tol laut) yang ada ini (pengiriman) barang-barangnya dikuasai swasta," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, beberapa waktu (30/10) lalu.

(Baca: Gojek Bisa Uji Coba Layanan Ojek Online di Malaysia pada Januari 2020)

Reporter: Cindy Mutia Annur

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan