Naskah Rampung, Pemerintah dan DPR Bahas Omnibus Law Januari 2020

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Ameidyo Daud

13/11/2019, 19.40 WIB

Lewat omnibus law, pemerintah bakal merevisi 74 Undang-undang (UU) dalam satu regulasi saja.

Omnibus Law, Omnibus law rampung, DPR bahas Omnibus LAw, DPR
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menkumham Yasonna Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Yasonna mengatakan, pemerintah telah merampungkan naskah akademik omnibus law dan siap dibahas dengan DPR.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengatakan pemerintah telah merampungkan naskah akademik omnibus law. Naskah tersebut bakal dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dibahas awal tahun depan.

Yasonna mengatakan, rancangan omnibus law ini juga akan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Lewat omnibus law, pemerintah bakal merevisi 74 Undang-undang (UU) dalam satu regulasi saja.

“Kami harapkan setelah DPR masuk masa sidang bulan Januari, kami akan mulai,” kata Yasonna di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

(Baca: Terkait Investasi & Inovasi, Omnibus Law Didorong Masuk Prolegnas 2020)

Yasonna mengatakan omnibus law akan berisi regulasi tenaga kerja, pembentukan badan usaha, kepailitan, perizinan, pertanahan, tata ruang, hingga lingkungan hidup. Melalui skema hukum ini, Presiden nantinya akan memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah (Perda).

“Dalam satu UU (omnibus law) diatur berbagai materi perundang-perundangan. Sifatnya sapu jagat,” kata Yasonna.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah mengatakan, omnibus law juga akan mencakup dorongan untuk riset dan inovasi. Selain itu pemangkasan aturan besar ini akan menjadikan rezim UU Cipta Lapangan Kerja berbasis perdata, bukan pidana.

“Oleh karena itu kewenangan sanksi akan didorong terkait perdata,” kata Airlangga hari Selasa (12/11) kemarin.

(Baca: Jokowi Minta Pemda Berhenti Buat Banyak Peraturan)

Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta para gubernur, bupati, walikota, dan pimpinan DPRD di seluruh Indonesia untuk berhenti membuat banyak peraturan. Dia menilai sudah terlalu banyak regulasi yang berlaku di Indonesia.

 Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan banyaknya regulasi justru menghambat pemerintah dalam mengambil keputusan. “Semua diatur, kita terjerat sendiri. Hati-hati, setop itu sudah,” kata Jokowi tadi pagi.

 

 

 

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan