KPPU Duga Kerja Sama Citilink-Sriwijaya Langgar Persaingan Usaha Sehat
(Baca: Meski Bahan Lengkap, KPPU Tunda Sidang Kartel Pesawat Bulan Depan)
Sriwijaya masih memiliki saldo utang kepada Garuda per 30 September 2018 sebesar US$ 9,33 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar US$ 4,32 juta akan jatuh tempo dalam setahun atau per 30 September 2019.
Kisruh Pergantian Direksi Sriwijaya
Perjanjian KSM kedua maskapai ini menjadi sorotan lantaran adanya perombakan susunan direksi perusahaan Sriwijaya Air oleh dewan komisaris berujung masalah. Pasalnya, Citilink Indonesia yang memiliki perjanjian KSM dengan Sriwijaya, tidak dilibatkan dalam proses perombakan direksi maskapai penerbangan tersebut.
Dalam perjanjian KSM pasal 5 ayat 1 (c) antara dua maskapai penerbangan tersebut menyatakan bahwa kewajiban bagi Citilink untuk melakukan seleksi atas pengurus Sriwijaya dan anak dari Sriwijaya. Sehingga, menurut Citilink, sepatutnya Sriwijaya berkoordinasi dengan Citilink sebelum melakukan tindakan apa pun terkait manajemen Sriwijaya.
Namun pada Jumat 6 September 2019, Komisaris Sriwijaya Air melakukan pemberhentian sementara terhadap Direktur Utama Joseph Adriaan Saul, Direktur SDM dan Pelayanan Harkandri M. Dahler, dan Direktur Komersial Joseph Tendean, tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Citilink.
(Baca: Soroti Garuda dan Lion Air, YLKI: Duopoli Merusak Iklim Penerbangan)
Begitu pula ketika komisaris Sriwijaya Air memutuskan untuk menunjuk Anthony Raimond Tampubolon untuk menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) pada ketiga posisi tersebut. Karena terikat perjanjian KSM, hari ini, Rabu (11/9), Citilink memanggil pemegang saham Sriwijaya Air untuk meminta penjelasan dan klarifikasi.
Menanggapi hal tersebut VP Corporate Communication Citilink Resty mengatakan, perjanjian KSM ini masih berjalan dan operasional masih berjalan normal sehingga tidak terpengaruh terhadap KSM. "Tidak bisa komentar lebih dengan hasil rapat tadi," kata Resty di Jakarta, Rabu (11/9).
