Strategi Pos Indonesia untuk Tingkatkan Kinerja Keuangannya Tahun Ini

8 Februari 2019, 10:15

ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Sejumlah siswa Paud Kelompok Bermain Aisyiyah memasukan surat ke dalam kotak pos Kantor Pos Indonesia di Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (24/1). Kegiatan belajar diluar kelas dengan mengirim surat berisi hasil tulisan para siswa untuk orang tua mereka itu bertujuan untuk mengenalkan cara mengirim surat melalui Kantor Pos yang kini kian ditinggalkan karena pesatnya kemajuan teknologi komunikasi.

Eddi mengungkapkan, saat ini telah ada pihak yang berminat untuk menggunakan Gedung Pos Indonesia di Lapangan Banteng sebagai kantornya. Lokasi kantor Pos Indonesia Lapangan Banteng ini ditaksir memiliki nilai sekitar Rp 2,5 triliun dan secara lokasi sangat strategis karena merupakan kawasan ring satu. Sehingga, lokasi ini tidak boleh disewakan kepada pihak swasta atau untuk didirikan sebuah pusat perbelanjaan. Lokasi tersebut hanya bisa digunakan untuk keperluan kantor pemerintahan.

(Baca: Kementerian BUMN Pelajari Tuntutan Pegawai PT Pos untuk Rombak Direksi)

Eddi mengatakan, salah satu lembaga yang tengah menjajaki lokasi kantor mereka di Jakarta adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini, pegawai OJK menempati tiga kantor, yakni di Gedung Bank Indonesia (BI), Gedung Kementerian Keuangan, dan Wisma Mulia.

Lokasi kantor Pos Indonesia yang berada di ring satu ini dinilai Eddi sangat bergengsi bagi lembaga keuangan karena berdekatan dengan kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekeonomian dan Kementerian Keuangan. "OJK menjadi salah satu kandidat kita yang sangat serius untuk itu. Mereka sangat potensial," kata Eddi.

Lokasi aset Pos Indonesia di luar Jakarta, juga sangat potensial untuk dioptimalkan. Seperti dapat dipakai untuk menjadi gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) hingga dimanfaatkan untuk pusat perbelanjaan, seperti aset Pos Indonesia di Bali yang telah dibangun pusat perbelanjaan. Namun, pemanfaatan tersebut tergantung lokasi aset Pos Indonesia.

"Masing-masing berbeda titiknya, seperti di sini (kantor Pos Indonesia di Jakarta) ring satu, tidak boleh dikomersialkan. Hanya boleh untuk kantor pemerintahan saja," katanya.

(Baca: Pos Indonesia Dorong Anak Usahanya Masuk Pasar Modal pada 2020)

Halaman: