Perbankan Hadapi Masalah Risiko Rugi Kurs Dana Repatriasi
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengakui, pihaknya sudah menerima masukan dari perbankan tentang persoalan kurs tersebut. Kemungkinan, bakal ada revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk merespons masukan itu. “Itu sudah menjadi masukan terkait regulasi dan nanti akan ditegaskan,” kata dia.
Peraturan yang dimaksud yakni PMK No 119/PMK.08/2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak. (Baca juga: Dirjen Pajak: Repatriasi Bisa Goyang Bank Singapura)
Pengamat pajak dari Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan, sebetulnya tidak ada risiko selisih kurs dari konversi dana repatriasi. Sebab, konversi yang menggunakan kurs 31 Desember 2015 hanya untuk menghitung tebusan yang harus dibayar peserta tax amnesty yang melakukan repatriasi harta.
“Bank hanya mencatat USD. Selisih karena beda waktu tidak masalah, karena yang dipindahkan ke rekening khusus tetap USD,” ucapnya.
Meski begitu, Prastowo memaklumi kekhawatiran bank yang segera direspons oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. “Untuk hindari dispute, (bank) minta penegasan. Maklum mereka (bank) prudent sekali,” kata dia.
Sekadar catatan, hingga Senin ini (10/10), jumlah pengungkapan (deklarasi) harta dalam program tax amnesty telah mencapai Rp 3.812 triliun. Dari jumlah itu, dengan total dana pulang (repatriasi) mencapai Rp 142 triliun. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi pernah menyatakan, lebih dari separuh dana repatriasi itu berasal dari Singapura.
