DPR Putuskan Tunda Rapat Pembahasan RUU Minerba karena Virus Corona
Panja tersebut disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VII dengan Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan pada Kamis (13/2).
"Dengan ini Panja RUU Minerba dinyatakan dibentuk," kata Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.
Wakil Komisi VII yang terlibat dalam Panja RUU Minerba berjumlah 26 orang dengan diketuai oleh Bambang Wuryanto dari Fraksi PDI-P. Sedangkan wakil dari pemerintah berjumlah 60 orang yang diketuai oleh Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut total masalah yang terinventarisasi dalam RUU Minerba berjumlah 938. Dari jumlah tersebut, pemerintah mengusulkan dua bab baru, pengubahan 85 pasal, dan 36 pasal baru. Total pasal yang diusulkan pada rancangan UU Minerba sebanyak 121 pasal atau 69% dari total pasal UU Minerba Nomor 4 tahun 2009.
Terdapat 13 isu utama di dalam revisi UU Minerba, yakni penyelesaian permasalahan antar sektor, penguatan konsep wilayah pertambangan, memperkuat peningkatan nilai tambah, dan mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit minerba.
Berikutnya, terkait pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan, luas wilayah perizinan pertambangan, jangka waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Khusus. dan mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 23 Tahun 2014.
Isu selanjutnya yaitu penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemda, penguatan peran BUMN, kelanjutan operasi Kontak Karya/PKP2B menjadi IUPK, Izin Pertambangan Rakyat, dan tersedianya rencana pengelolaan minerba nasional.
(Baca: Wabah Corona Ganggu Proyek Smelter dan Berpotensi Kurangi PNBP Minerba)
