Dua Bulan Terakhir, Pertamina Kehilangan Potensi Pendapatan Rp 3,9 T
Adapun harga yang ditetapkan pemerintah Rp 5.150 per liter. Artinya ada selisih sebesar Rp 3.200 per liter. "Ini sudah termasuk subsidi (Rp 500 per liter), " kata Iskandar.
Dari data BPH Migas, kuota premium tahun ini kepada Pertamina mencapai 7,5 juta KL, lebih rendah dari kuota tahun lalu mencapai 12,5 juta KL, adapun realisasi premium tahun 2017 mencapai 7 juta KL atau sekitar 56,37%. Sementara kuota solar yang ditetapkan pemerintah tahun ini sebesar 15,62 juta KL, meningkat dibandingkan kuota solar tahun 2017 yang mencapai 15,5 juta KL. Adapun realisasi solar tahun lalu 14,5 juta KL atau 93,62%.
Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan penetapan harga jual BBM Premium dan Solar saat ini sudah mempertimbangkan keuangan negara dan daya beli masyarakat. "Harga dasar Premium dan Solar mengacu keputusan menteri ESDM," kata dia.
Untuk membantu Pertamina, Pemerintah tengah berupaya untuk menambah subsidi Solar sebesar Rp 500 per liter untuk dibahas dalam APBNP 2018. Dengan demikian nantinya subsidi solar menjadi Rp 1.000 per liter.
(Baca: Pertamina Masih Untung, Harga BBM Dinilai Tak Perlu Naik Hingga 2019)
Adapun menurut Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik, penyaluran Premium ke depannya akan dilarang. Alasannya adalah Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penggunaan BBM dengan standar euro 4. "Ini membingungkan kami juga dalam laksanakan tugas. Contoh asian games tahun ini di kota-kota Asian Games dilaksanakan seperti Jakarta Palembang bandung itu sudah diminta ke euro 4," kata dia.
Pertamina juga tengah menyiapkan kilang yang akan memproduksi BBM Euro 4. Salah satunya proyek Langit Biru Cilacap di Kilang Tuban yang akan selesai dan beroperasi pada Desember tahun ini. Alhasil mau tak mau kilang Cilacap tidak bisa lagi memproduksi Premium yang tergolong Euro 2.
