Pemegang Saham PGN Setuju, Holding Migas Masih Tunggu Restu Jokowi
(Baca: Skema Penggabungan PGN-Pertagas Belum Final, Valuasi Selesai Maret)
Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan pembahasan perubahan anggaran dasar perseroan perlu dilakukan agar rencana pemerintah membentuk holding migas bisa segera terwujud. "Pemerintah dalam hal ini mengalihkan seluruh saham Seri B milik negara di PGN menjadi setoran modal pada Pertamina,“ ujar Rachmat.
Dengan pengalihan saham Seri B tersebut, Pertamina akan menjadi induk usaha. Sedangkan PGN menjadi anak perusahaan Pertamina. Anak usaha Pertamina yang memiliki kegiatan usaha sejenis dengan PGN, yaitu PT Pertamina Gas akan dialihkan kepemilikannya ke PGN.
"Pengalihan kepemilikan Pertagas kepada PGN ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rencana pembentukan holding minyak dan gas sebagaimana diamanatkan oleh Pemerintah," ujar Rachmat. (Baca: Akuisisi Pertagas, Aset PGN Akan Mencapai Rp 115 Triliun)
Meski sudah ada persetujuan pemegang saham PGN, proses pengalihan saham pemerintah ke Pertamina belum bisa dilakukan. Menurut Rachmat, hingga saat ini RPP Holding belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Akta Pengalihan Saham Seri B milik pemerintah kepada Pertamina pun baru bisa dilaksanakan setelah PP Holding terbit.
Rachmat menekankan bahwa hasil RUPS-LB pada hari ini hanya berlaku hingga 60 hari ke depan. Jika dalam 60 hari PP Holding belum ditandatangani, maka hasil RUPS-LB hari ini batal. "Intinya, pembentukan holding migas baru akan terealisasi jika PP holding terbit dan Akta Pengalihan ditandatangani," tutup Rachmat.
Terkait agenda acara kedua, yakni perubahan pengurus Perseroan, RUPS-LB hari ini hanya mengukuhkan pemberhentian Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Gigih Prakoso. Dia mendapatkan tugas baru di Pertamina.
